Menko PMK soal Rohingya: Mohon Juga Pengertian UNHCR Punya Tindakan Nyata

Menko PMK Muhadjir Effendy di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/12). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Menko PMK, Muhadjir Effendy menyatakan, pemerintah akan memperketat patroli laut untuk mencegah lebih banyak pengungsi Rohingya yang masuk wilayah Indonesia. Menurutnya, pemerintah sudah cukup memberikan toleransi kepada pengungsi Rohingya.

"Dan kita secara hukum tidak terikat dengan UNHCR, karena kita tidak mengikuti traktat (perjanjian antar negara) perjanjian pengungsian," kata Muhadjir di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (20/12).

Secara khusus, Muhadjir meminta UNHCR untuk mempunyai tindakan nyata untuk mengatasi gelombang pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia.

"Dan saya mohon juga pengertian dari lembaga UNHCR juga untuk punya tindakan nyata. Mulai dari menolak mereka yang masuk dan segera memindahkan mereka yang ada di Indonesia, jangan pakai excuse. Misalnya biaya hidup UNHCR ikut nanggung, itu masalahnya," ujarnya.

Imigran Rohingya menunggu dalam truk Satpol PP dan WH setelah ditolak warga untuk direlokasi di UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya Dinas Sosial, Ladong, Aceh Besar, Aceh, Senin (11/12/2023). Foto: Irwansyah Putra/Antara Foto

Muhadjir menegaskan, Indonesia memiliki masalah dalam negeri yang harus diselesaikan. Sehingga, kedatangan pengungsi Rohingya jangan sampai diberatkan pada pemerintah.

"Jujur aja, kami sebagai pihaknya yang bertanggung jawab, utamanya kaitannya dengan kesejahteraan mereka, yang mau tidak mau atas dasar kemanusiaan kita juga selama ini kita telah ikut itu, semakin hari semakin membebani," ungkapnya.

Agar Indonesia tak dikritik dan menjadi sorotan internasional, pengungsi Rohingya harus dicegah masuk ke wilayah Indonesia. Untuk itu, patroli laut di wilayah yang kemungkinan bisa menjadi pintu masuk, harus diperketat supaya pengungsi Rohingya tidak masuk ke daratan Indonesia.

"Itu yang paling mudah itu. Kalau sudah telanjur masuk di Indonesia itu yang bikin kita pusing," tuturnya.

"Ya, sekitar [Aceh], pokoknya di luar, pokoknya di luar ZEE Indonesia mereka sudah harus ditahan di sana dan supaya mereka kembali ke tempatnya," pungkasnya.