Menko Polhukam: Indonesia Emas 2045 Realistis, Bukan Cuma Mimpi

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengisi kuliah umum di UGM, Selasa (24/9/2024). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, mengisi kuliah umum di Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (24/9).

Dalam tema "Merawat Persatuan Dalam Kemajemukan Menuju Indonesia Emas 2045", Hadi mengatakan visi Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi.

"Visi Indonesia Emas bukan mimpi, melainkan target yang realistis dengan kerja keras dan kolaborasi segenap komponen bangsa," kata Hadi.

Lanjutnya terdapat empat pilar pencapaian visi Indonesia Emas yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional.

"Pilar pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting dalam menentukan tegaknya tiga pilar yang lain," katanya.

Hadi mengatakan masa keemasan yang diraih suatu bangsa sepanjang sejarah peradaban manusia selalu ditandai dengan keunggulan sumber daya manusia.

"Jika pada masa lalu keunggulan suatu bangsa lebih didukung oleh kekayaan alam maka kini kita telah mengalami di mana penguasa teknologi informasi dan komunikasi lebih menentukan kemajuan dan kekuatan bangsa," ujarnya.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengisi kuliah umum di UGM, Selasa (24/9/2024). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Saat ini sudah terlihat gambaran sesungguhnya apabila bangsa ini tak menguasai teknologi digital.

"Pilar pembangunan ekonomi berkelanjutan hanya dapat dinikmati manfaatnya jika sektor ekonomi kreatif dan berbasis kecerdasan yang dikembangkan," bebernya.

Ekonomi berbasis sumber daya alam seperti tambang, perkebunan, dan perikanan kata Hadi harus dikelola secara cerdas agar tidak membawa petaka dan tetap bisa dinikmati generasi mendatang.

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, Rabu (12/6/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Sementara pilar pemerataan pembangunan telah didorong dengan penguatan dan pemerataan infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia.

"Namun tanpa adanya pemerataan pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat setempat tidak akan meraih dampak signifikan bahkan dapat meningkatkan kesenjangan.

Pilar pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola ini memerlukan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengingat ancaman ketahanan nasional tidak hanya ancaman fisik militer dan keamanan, demikian pula dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokratis hanya dapat dijalankan oleh sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas," ujarnya.