Menko Polhukam Sebut 6 Juta Data NPWP yang Bocor Sebagian Bukan Data Asli

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto (tengah) didampingi Panglima Jenderal TNI Agus Subiyanto (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan) memberikan keterangan pers terkait dibebaskannya pilot Susi Air Phillip Mark Mehrtens. Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Komisi I DPR RI mencecar Menko Polhukam Hadi Tjahjanto terkait isu bocornya 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk milik Presiden Jokowi hingga Menkeu Sri Mulyani saat rapat kerja, Senin (23/9).

“Terkait bocornya data-data pajak, NPWP, itu apakah juga terkait dengan PDNS (Pusat Data Sementara Nasional) atau tidak? serangannya itu terhadap siapa sebetulnya Pak Menko, lembaga mana?” cecar Ketua Komisi I Meutya Hafid saat rapat.

Hadi pun mengatakan bahwa berdasarkan analisis BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) data yang bocor justru tidak sesuai dengan data asli.

“Analisa sementara yang sudah didapat oleh BSSN adalah sebagian data yang dinyatakan ketidakcocokan dengan data asli,” kata Hadi.

Hadi menduga data ini diperoleh dari beberapa kota dan kabupaten, sehingga ketika data yang bocor dicocokkan dengan NIK asli, data tersebut tidak cocok.

Suasana rapat kerja Komisi I DPR bersama Kominfo di ruang rapat Komisi I DPR, Jakarta, Rabu (4/9/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

“Nah ini diduga data-data tersebut diperoleh dari beberapa kota dan kabupaten sehingga ada sebagian yang tidak sesuai dengan yang data yang dibocorkan itu tidak sesuai dengan pemilihnya, baik NIK, atau NPWP,” katanya.

Hadi mengatakan, pemerintah akan menggelar rapat gabungan pekan ini untuk menindaklanjuti data NPWP yang bocor. Rapat ini juga akan diikuti oleh Dirjen Pajak.

“Minggu ini akan kami laksanakan rapat tingkat menteri yang dihadiri oleh Dirjen Pajak dan dihadiri oleh BSSN. Untuk mencari solusi permasalahan dan bagaimana mitigasinya terkait dengan kebocoran ini,” jelasnya.

Data Jokowi, anak-anaknya, dan para menteri bocor dan dijual Rp 150 juta, 18 September 2024. Foto: Screenshot X/@secgron

Pada 18 September 2024, ditemukan total ada 6,6 juta data NPWP yang dijual di Breach Forum. Beberapa di antaranya adalah data pejabat negara. Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Presiden Jokowi dan dua anak lelakinya.

Bjorka menjadi pihak yang menjual data itu di Breach Forum. Data-data tersebut dibanderol senilai USD 10 ribu atau cukup Rp 150 juta.

Untuk membuktikan dia memiliki data tersebut, Bjorka memberikan 10 ribu data sampel disertai pesan:

Dalam sampel tersebut Anda akan menemukan informasi pribadi tentang presiden Indonesia dan anak-anaknya yang bodoh, serta pejabat di Kementerian Keuangan dan menteri-menteri lainnya yang juga tidak berguna.