Menko Yusril Serahkan 37 Rekomendasi Kebijakan ke 50 Kementerian, Lembaga, Pemda

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyerahkan rekomendasi kebijakan kepada 50 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda). Rekomendasi tersebut merupakan hasil koordinasi dan sinkronisasi lintas instansi di bidang hukum, hak asasi manusia (HAM), imigrasi, dan pemasyarakatan.
Penyerahan rekomendasi kebijakan tersebut dilakukan dalam acara yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11). Acara itu dihadiri Yusril dan Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan.
Hadir pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Sejumlah wakil menteri, kepala badan, gubernur, wali kota, bupati, serta pimpinan tinggi madya dari berbagai kementerian dan lembaga juga turut menghadiri acara tersebut.
Dalam sambutannya, Yusril menyampaikan bahwa penyusunan rekomendasi kebijakan tersebut bukanlah pekerjaan mudah. Sebab, persoalan di lapangan kerap berada di antara bidang tugas berbagai instansi sehingga membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Yusril menjelaskan, berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024, Kemenko Kumham Imipas bertanggung jawab mengawal program prioritas nasional, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, membantu menyelesaikan persoalan yang tidak dapat dituntaskan antarkementerian dan lembaga, serta memantau pelaksanaannya.
Yusril juga memaparkan tiga fokus utama dalam pelaksanaan tugas ke depan.
Pertama, sasaran dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Nasional 2025-2029 harus dijabarkan secara konsisten ke dalam program kementerian dan lembaga.
Kedua, mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan program prioritas nasional, mulai dari persoalan hukum, kesiapan di lapangan, kewenangan, hingga administrasi.
Ketiga, memastikan pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk Asta Cita. Menurut Yusril, seluruh jajaran kementerian dan lembaga pemerintahan harus turut membantu menyukseskan kebijakan yang telah ditetapkan.
Menutup sambutannya, Yusril berharap rekomendasi kebijakan yang disampaikan memiliki bobot nyata, didukung data yang dapat diperiksa, serta menawarkan langkah hukum yang dapat dijalankan bersama.
"Kualitasnya tidak diukur dari panjangnya naskah atau banyaknya rapat yang dilalui. Ukurannya adalah apakah instansi penerima dapat mengambil keputusan yang lebih baik, dan apakah persoalan yang hendak kita selesaikan benar-benar dapat berkurang," ujar Yusril.
