Menkomdigi Keluarkan Instruksi: ASN Dilarang Beraktivitas Apa pun Terkait Judol

Ketua DPP Partai Golkar, Meutya Hafid di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (23/6/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menandatangani Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 terkait Upaya Mendukung Penegakan Pemberantasan Judi Online di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

Hal ini terkait penangkapan 11 orang yang 10 di antaranya pegawai dan staf ahli Kemkomdigi terkait judi online. Pegawai Komdigi yang harusnya berapa di garda terdepan pemberantasan judol, malah melindungi seribuan situs judol yang pemiliknya mereka kenal.

Menurut Meutya, instruksi ini merupakan langkah dan wujud komitmen Kemkomdigi dalam pemberantasan judi online, dimulai dari lingkup internal kementerian.

Menkomdigi menginstruksikan seluruh pegawai Kemkomdigi untuk melaksanakan dan menaati Pakta Integritas tentang Pemberantasan Kegiatan Perjudian Daring (online).

Pakta integritas itu berisi penolakan segala bentuk aktivitas perjudian daring baik di dalam maupun luar kedinasan yang telah ditandatangani oleh pegawai sejak Juli 2024.

“Pegawai Kemkomdigi dilarang berkomunikasi, mempengaruhi dan mendistribusikan segala bentuk aktivitas dan muatan perjudian online,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11).

Instuksi Menteri Komdigi untuk berantas judol, 1 November 2024. Foto: dok istimewaa

Menkomdigi Meutya Hafid menekankan kepada seluruh sivitas Kemkomdigi untuk bersinergi dan berkomitmen bersama untuk memberantas judi online.

“Kemkomdigi tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani judi online, diperlukan kolaborasi, sinergi dan komitmen dengan penuh tanggung jawab dari seluruh sivitas Kemkomdigi,” ujar politikus Golkar ini.

Kemkomdigi akan memberikan informasi yang akurat secara terbuka kepada publik mengenai perkembangan pemberantasan judi online melalui situs Kemkomdigi dan kanal publik lain. Hal itu ditujukan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.

"Instruksi ini diambil sebagai bentuk nyata dari komitmen Kementerian Komunikasi dan Digital dalam mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi masyarakat dari dampak judi online, " jelasnya.

Instruksi Menkomdigi mulai berlaku pada 1 November 2024. Menurut Meutya, pemerintah bersama masyarakat, akan terus mengawal dan menjaga agar Indonesia bebas dari kegiatan judi online yang merugikan masyarakat.

“Dan diharapkan menjadi langkah awal yang kuat dalam pemberantasan judi online di Indonesia,” tandasnya.

Amanat Prabowo dan Dampak Judol

Pemberantasan judol merupakan amanat Presiden Prabowo yang disampaikan saat berpidato usai dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024.

Rumah yang terbakar akibat dibakar oleh istri seorang pria di Alor akibat Judi Online. Foto: Tangkapan layar/Antara

Dampak judol memang miris. Terbaru, seorang istri di Alor, NTT, membakar suaminya yang kecanduan judol. Suami luka 80 persen, sedang istri jadi tersangka.

Pada Juni 2024, seorang polwan di Mojokerto, Jatim, membakar suaminya yang juga polisi karena sering memakai uang belanja untuk judol. Si suami tewas.