Menkominfo Tak Akan Batasi Internet di Papua saat HUT OPM

Menkominfo Johnny G Plate di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Kondisi Papua sudah berangsur kondusif setelah serangkaian kerusuhan terjadi. Kekhawatiran kembali muncul terlebih Organisasi Papua Merdeka akan merayakan HUT pada 1 Desember.

Saat Papua mengalami kerusuhan dan didera berbagai hoaks, pemerintah sempat membatasi akses internet. Tapi, untuk kali ini, Menkominfo Johnny G Plate memastikan pemerintah tidak akan membatasi akses internet bila kondisi kondusif.

Menkominfo, Johnny G Plate usai Rapat Paripurna Tingkat Menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

"Tidak ada (pembatasan). Ada enggak disorder (kekacauan)? Terjadi disorder enggak?" kata Plate usai rapat koordinasi di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

"Dalam keadaan normal, tidak ada pembatasan. Hanya pada saat sipil disorder, kekacauan. Kemudian pada saat sipil disobedient (tidak taat), ya itu kan harus dicegah. Cara cegah apa? Ya, akun diblokir," imbuhnya.

Massa bawa bendera Bintang Kejora di Fakfak. Foto: Dok. Istimewa

Plate menuturkan, untuk mencegah terjadinya kekacauan, pemerintahan melalui Kemenkominfo akan memonitor lalu lintas percakapan di media sosial.

"Kami memonitor percakapannya. Bagaimana kualitas percakapan dan sampai ditingkat mana bahayanya. Dan kami informasikan ke instansi terkait untuk melakukan pencegahannya agar tidak ada sipil disorder, kekacauan di masyarakat," tutur politikus NasDem tersebut.

Ia juga memastikan, pemerintah akan bekerja 7x24 jam secara penuh untuk mengawasi lalu lintas percakapan di internet guna mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan di Papua saat perayaan HUT OPM.

"Persiapannya 7x24 jam setiap hari kami kawal teknologi informasi di Indonesia. Kamu tidur, (tapi) Kominfo tidak tidur. Benar itu. Karena apa? Ada aparat yang tugas khusus 7x24 jam mengikuti perkembangan," pungkasnya.

Seperti diketahui, OPM memperingati hari ulang tahunnya setiap tanggal 1 Desember. Dalam perjalanannya, organisasi pro kemerdekaan Papua itu kerap bersinggungan dengan aparat keamanan TNI-Polri di Papua.