Menkum Supratman Berdialog dengan Mahasiswa Trisakti soal Revisi UU TNI

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas saat menemui massa aksi unjuk rasa tolak RUU TNI di gerbang Pancasila DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, seusai bertemu pimpinan DPR, mendatangi mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi. Dialog dengan mahasiswa dilakukan di area Gerbang Pancasila, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (19/03) sore.

Dalam dialog yang berlangsung sekitar 15 menit itu, Menkum duduk dikelilingi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mereka terkait Revisi UU TNI yang sedang dalam proses pembahasan di DPR.

Para mahasiswa mengatakan mereka menolak revisi UU TNI dan menegaskan amanat reformasi untuk memperkuat supremasi sipil.

Supratman, yang berada di lokasi bersama anggota Komisi XIII DPR Vita Ervina, berjanji akan menjembatani komunikasi antara mahasiswa dengan pemerintah dan pimpinan DPR.

“Saya akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman presiden mahasiswa dan seluruh anggota mahasiswa Universitas Trisakti," kata Supratman di lokasi.

"Semua tuntutan terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia saya sudah dengar. Karena itu beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dengan anggota Komisi I," lanjutnya.

Menkum, Supratman Andi Agtas. Foto: Abid Raihan/kumparan

Setelah pertemuan dengan para mahasiswa, Supratman menjelaskan bahwa aspirasi agar revisi UU TNI tidak dilanjutkan mungkin saja terpenuhi, melihat adanya kekhawatiran tentang dwifungsi TNI.

“Tuntutan (mahasiswa) supaya (Revisi UU TNI) tidak dilanjutkan, kelihatannya mungkin karena belum melihat materi perubahan, khawatirnya ada dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, soalnya kan jauh," ujar Supratman di halaman Gedung Nusantara II, usai menemui mahasiswa.

Adapun sebelumnya, Komisi I DPR telah menggelar rapat kerja pembahasan tingkat I revisi UU TNI bersama pemerintah, Selasa (18/3). Semua fraksi pun sepakat agar revisi UU TNI bisa dibawa ke rapat paripurna, yang dijadwalkan pada Kamis (20/3).