Menkum Tegaskan Pengakuan Kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia Tanpa Intervensi

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan keputusannya untuk mengakui salah satu kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI) itu murni untuk kepentingan bangsa dan negara.

Ia mengatakan keputusan ini diambil tanpa intervensi dan sudah melalui berbagai tahapan mediasi.

“Sama sekali Kementerian Hukum tidak punya kepentingan kepada si A dan si B, sama sekali enggak ada. Tapi sekali lagi, ini kita lakukan semata-mata hanya untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Supratman dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa (17/2).

INI periode 2023-2026 sebelumnya mengalami dualisme kepengurusan. Organisasi yang menaungi profesi notaris ini terpecah antara dua kubu yakni Irfan Ardiansyah dan Tri Firdaus Akbarsyah sebagai.

Supratman mengatakan, dualisme ini merepotkan dan merugikan calon notaris.

Ia bercerita bahwa saat organisasi ini masih terpecah, calon notaris harus mengikuti tiga kali ujian kompetensi. Dua kali di organisasi profesi yang terpecah dan sekali di Kementerian Hukum.

“Sebenarnya calon-calon notaris itu tidak ada masalah karena mereka tiga-tiganya bisa ikuti. Cuma sayangnya mereka harus bayar tiga kali karena semua harus dengan biaya,” katanya.

Hingga akhirnya Supratman pun memilih untuk mengakhiri dualisme dengan mengakui kepemimpinan Irfan Ardiansyah sebagai Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) periode 2023-2026 pada 16 Januari 2025 lalu.

Supratman menjelaskan bahwa ini merupakan keputusan final setelah melewati berbagai tahapan mediasi.

“Kami sudah mengupayakan agar dilakukan mediasi dan mediasinya sudah sekian lama kami lakukan dan bahkan kedua-duanya sudah minta bahwa kalau sampai dengan tanggal 15 Januari tidak selesai, maka keduanya menyerahkan kepada pemerintah untuk mengambil keputusan. Dan surat keduanya ada di kami,” kata Supratman dalam rapat yang sama.

“Jadi sama sekali Kementerian Hukum tidak punya kepentingan, sama sekali enggak ada,” pungkasnya.