Menlu Anggota ASEAN Mulai Pertemuan di Jakarta Tanpa Kehadiran Myanmar

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Seorang petugas keamanan berjalan melewati bendera negara-negara ASEAN di gedung sekretariat ASEAN di Jakarta, Selasa (20/4).  Foto: BAY ISMOYO / AFP
zoom-in-whitePerbesar
Seorang petugas keamanan berjalan melewati bendera negara-negara ASEAN di gedung sekretariat ASEAN di Jakarta, Selasa (20/4). Foto: BAY ISMOYO / AFP

Menlu se-Asia Tenggara memulai perundingan di Jakarta pada Kamis (27/10). Mereka akan membahas upaya memulai kembali proses perdamaian di Myanmar yang terhenti.

Beberapa waktu terakhir kondisi Myanmar, yang dikuasai militer, semakin berdarah. Puluhan orang terbunuh akibat eskalasi kekerasan di sejumlah wilayah.

Oleh karena memburuknya kondisi Myanmar, seluruh Menlu negara anggota ASEAN sepakat bertemu di kantor sekretariat ASEAN di Jakarta. Tetapi, perwakilan Myanmar tidak hadir pada pertemuan tingkat menteri ini.

Gedung sekretariat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), menjelang pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta, Indonesia, Jumat (23/4). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

Sejak tahun lalu, junta Militer Myanmar tidak pernah diundang dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN. Keputusan diambil sebagai konsekuensi kudeta pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi oleh militer yang berujung krisis keamanan dan politik.

Laporan kantor berita Reuters, Myanmar sebenarnya diundang menghadiri pertemuan di Jakarta. Tuan rumah pertemuan meminta Myanmar mengirimkan perwakilan non-politik.

Sayangnya, junta militer tidak menyetujui permintaan pengiriman perwakilan non-politik, sehingga tidak ada perwakilan Myanmar pada pertemuan Kamis ini.

Sementara itu, Ketua ASEAN 2022 Kamboja menyebut tujuan utama pertemuan Jakarta untuk memberikan rekomendasi proses perdamaian di Myanmar. Rekomendasi nantinya akan dibahas pada KTT ASEAN November mendatang.

Pada 2021 lalu ASEAN sebenarnya sudah memberikan lima poin konsensus demi membantu Myanmar keluar dari krisis. Poin tersebut termasuk dorongan penghentian kekerasan sampai dialog pihak-pihak bertikai.

Setahun lebih setelah lima poin dikeluarkan, ternyata proses perdamaian di Myanmar jalan di tempat. Jelang pertemuan Jakarta perwakilan Myanmar menolak berkomentar mengenai lambatnya perdamaian.

Meski demikian, kepala junta pernah berkata bahwa lima poin konsensus tak berjalan karena instabilitas kondisi negara ditambah pandemi COVID-19.