Menlu AS Tanda Tangani Deklarasi Guna Percepat Bantuan Militer Rp 66 T ke Israel

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menandatangani deklarasi untuk mempercepat pengiriman bantuan militer senilai USD 4 miliar (sekitar Rp 66 triliun) ke Israel.

Langkah ini terjadi di tengah gencatan senjata di Gaza yang masih rapuh.

“Pemerintahan Trump akan terus menggunakan semua alat yang tersedia untuk memenuhi komitmen lama Amerika terhadap keamanan Israel, termasuk menghadapi ancaman di kawasan,” kata Rubio dalam pernyataan resminya, Sabtu (1/2), seperti dilaporkan Reuters.

Sebelumnya, Trump telah menyetujui penjualan militer ke Israel senilai hampir USD 12 miliar (Rp 198 triliun).

Pekan lalu, Kementerian Luar Negeri AS juga menyetujui penjualan bom dan persenjataan lainnya senilai hampir USD 3 miliar (Rp 50 triliun).

Pengiriman senjata ini dilakukan melalui mekanisme darurat yang memungkinkan pemerintah mengabaikan proses tinjauan kongres. Langkah serupa juga pernah dilakukan pemerintahan Biden untuk mempercepat bantuan militer ke Israel.

Selain mempercepat bantuan militer, Trump juga membatalkan aturan era Biden yang mengharuskan pelaporan potensi pelanggaran hukum internasional terkait penggunaan senjata AS oleh sekutu, termasuk Israel.

Nasib Gencatan Senjata

Warga Palestina berbuka puasa bersama di tengah bangunan yang hancur di Jalur Gaza selatan, Sabtu (1/3/2025). Foto: Hatem Khaled/REUTERS

Gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada 19 Januari, mengakhiri pertempuran selama 15 bulan.

Kesepakatan ini membuka ruang negosiasi untuk penghentian perang dan menghasilkan pertukaran tahanan—33 sandera Israel dibebaskan dari Gaza, sementara sekitar 2.000 warga Palestina dilepaskan dari tahanan Israel.

Namun, beberapa jam setelah fase pertama gencatan senjata berakhir, Israel menyatakan akan menerima proposal utusan Trump, Steve Witkoff, untuk gencatan senjata sementara selama Ramadan dan Paskah.

Di lapangan, kedua pihak saling menuduh melanggar kesepakatan dan menimbulkan ketidakpastian terhadap fase berikutnya yang mencakup pembebasan sandera tambahan hingga langkah menuju penghentian perang secara permanen.