Menlu Libya Diskors Usai Bertemu dengan Menlu Israel
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Kabar tersebut langsung memicu aksi protes di jalanan Ibu Kota Tripoli dan sekitarnya, sebagai bentuk penentangan terhadap apa pun upaya normalisasi hubungan Libya dengan Israel.
Pemberhentian sementara Mangoush disampaikan oleh Perdana Menteri Abdulhamid Dbeibah dalam keputusan resmi yang diunggah ke Facebook, pada Minggu (27/8).
"Najla al-Mangoush telah diberhentikan sementara dan akan menjalani investigasi administratif oleh sebuah komisi yang diketuai oleh Menteri Kehakiman," kata Dbeibah.
Dikutip dari AFP, pertikaian politik bermula ketika Kementerian Luar Negeri Israel mengeluarkan pernyataan bahwa Cohen dan Mangoush telah berbicara dalam sebuah pertemuan di Ibu Kota Roma.
Pertemuan itu diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani pekan lalu. Israel dalam pernyataannya menggambarkan pertemuan ini adalah sebuah 'inisiatif diplomatik' antara Libya dan Israel.
ADVERTISEMENT
"Saya berbicara dengan menteri luar negeri tentang potensi besar bagi kedua negara dari hubungan mereka," kata Cohen, sebagaimana tertulis dalam pernyataan tersebut.
Dikatakan bahwa Cohen dan Mangoush juga membahas terkait pentingnya melestarikan warisan Yahudi yang kaya di Libya. Hal itu, kata Cohen, termasuk merenovasi sinagoga yang telah dihancurkan di era pemerintahan Muammar Khadafi dan pemakaman Yahudi di sana.
"Ukuran dan lokasi strategis Libya menawarkan peluang besar bagi Negara Israel," tambahnya.
Pertemuan Kebetulan
Kementerian Luar Negeri Libya membantah bahwa Mangoush seolah dengan sengaja dan berinisiatif berbicara dalam pertemuan dengan Cohen โ seperti yang digambarkan Israel.
Kementerian Luar Negeri Libya menggambarkan pertemuan dengan Mangoush yang dimaksud Cohen bersifat 'kebetulan' dan 'tidak resmi'.
ADVERTISEMENT
Mangoush, sambung mereka, juga telah menolak untuk menghadiri pertemuan dengan pihak mana pun yang mewakili Israel. "Apa yang terjadi di Roma adalah sebuah pertemuan kebetulan dan tidak resmi, selama pertemuan dengan mitranya dari Italia, yang tidak melibatkan diskusi, kesepakatan, atau konsultasi," jelasnya.
Kementerian Luar Negeri Libya juga kembali menegaskan dukungan negaranya yang tetap jelas dan tidak ambigu terhadap perjuangan rakyat Palestina dari penjajahan Israel sampai sekarang.
Pihaknya justru menuding Israel telah berusaha menggambarkan insiden yang tidak disengaja terjadi itu sebagai 'sebuah pertemuan atau pembicaraan sesungguhnya'.
Sementara itu, Dewan Kepresidenan Libya dalam sebuah surat meminta pemerintah untuk memberikan klarifikasi atas klaim dari Israel.
"Perkembangan ini tidak mencerminkan kebijakan luar negeri Negara Libya, tidak mewakili konstituen nasional Libya dan dianggap sebagai pelanggaran hukum Libya yang mengkriminalisasi normalisasi dengan 'entitas Zionis'," bunyi surat itu.
ADVERTISEMENT
Dewan Kepresidenan pun meminta Perdana Menteri Abdulhamid Dbeibah agar menerapkan jalur hukum apabila pertemuan antara Cohen dan Mangoush benar terjadi โ atau sekadar klaim sepihak.
Protes Anti-Normalisasi Hubungan dengan Israel
Terlepas dari apakah pertemuan antara Cohen dan Mangoush benar-benar terjadi, kabar tersebut sudah memantik protes besar dari warga Libya.
Di jalanan Tripoli dan pinggiran kota, protes meletus pada Minggu (27/8) malam waktu setempat sebagai tanda penolakan atas segala bentuk upaya normalisasi hubungan Libya dengan Israel.
Protes dengan cepat menyebar ke kota-kota lain โ dengan banyak pemuda memblokade jalanan, membakar ban, dan mengibarkan bendera Palestina.
Seperti beberapa negara Afrika Utara lainnya, Libya memiliki warisan Yahudi yang kaya. Tetapi, di bawah pemerintahan Muammar Khadafi, pendukung kuat Palestina, ribuan kaum Yahudi diusir dari Libya dan banyak sinagoge (tempat beribadah Yahudi) dihancurkan.
ADVERTISEMENT
Sementara itu, Israel dalam kebijakan luar negerinya semakin menggencarkan upaya normalisasi hubungan dengan beberapa negara Arab. Pada 2020 misalnya, Israel berhasil menormalisasi hubungan dengan Uni Arab Emirat (UAE) dan Bahrain yang ditengahi oleh eks Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington.