Menlu Retno: Rekonsiliasi Hamas-Fatah di China Kunci Masa Depan Palestina

Massa mengikuti aksi akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (5/11/2023). Foto: Bayu Pratama S/Antara Foto

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menyambut baik hasil pertemuan rekonsiliasi 14 faksi Palestina, termasuk Hamas dan Fatah, di China pada Selasa (23/7).

Menlu China, Wang Yi, mengumumkan belasan faksi Palestina itu sepakat membentuk pemerintahan rekonsiliasi yang akan beroperasi setelah perang.

Retno berharap kesepakatan tersebut dapat segera terealisasi, karena perdamaian faksi merupakan kunci utama masa depan Palestina.

“Disepakatinya Deklarasi Beijing oleh para pemangku kepentingan di Palestina merupakan langkah maju dalam mendorong rekonsiliasi dan persatuan bangsa Palestina, utamanya di tengah konflik yang berlangsung di Gaza," tutur Retno, Kamis (24/7), dikutip dari pesan Juru Bicara Kemlu, Roy Soemirat.

"Indonesia berharap apa yang telah disepakati dapat diimplementasikan," tambahnya.

Retno menegaskan bahwa isu persatuan selalu disampaikan Indonesia dalam setiap pertemuan dengan fraksi-fraksi di Palestina.

"Persatuan merupakan kunci bagi upaya mewujudkan perdamaian dan masa depan Palestina,” ujar Retno.

Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menjamu Mahmoud al-Aloul serta Mussa Abu Marzuk di Wisma Negara Diaoy, Beijing, China, Selasa (23/7/2024). Foto: PEDRO PARDO/AFP

Wang Yi menjamu pejabat senior Hamas Musa Abu Marzuk, utusan Fatah Mahmud al-Aloul, dan utusan dari 12 faksi Palestina lainnya di di Wisma Negara Diaoy, Beijing.

Merespons perjanjian perdamaian itu, Israel marah. Keterlibatan Hamas dalam pemerintahan pascaperang di Gaza dianggap kutukan bagi AS dan Israel.

Pemerintahan di Palestina terpecah setelah pemilu 2006 yang dimenangkan Hamas. Pemilu tersebut berujung pertikaian berdarah yang membuat Hamas dan Fatah bermusuhan.

Sejak 2007, Hamas mendirikan pemerintahan sendiri di Gaza dan menguasai sepenuhnya wilayah itu.

Sedangkan, faksi Fatah kini menjadi pengendali Otoritas Palestina. Mereka memerintah di Tepi Barat yang masih diduduki Israel.