Menlu Sugiono di Sidang ICJ: Israel Tidak Menghormati Hukum Internasional

Menteri Luar Negeri RI Sugiono Mewakili Indonesia di Sidang Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Rabu (30/4/2025). Foto: Dok. UN WebTV

Dalam sidang Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Rabu (30/4), Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan advisory opinion atau pendapat hukum atas permintaan Majelis Umum PBB. Dia kembali menegaskan penolakan atas pendudukan Israel di Palestina.

“Adalah hak tak terpisahkan bagi rakyat Palestina untuk hidup damai di tanah air mereka sendiri. Saya tegaskan banyak negara, termasuk Indonesia, dengan jelas menyatakan tidak ada negara yang boleh kebal hukum," kata Sugiono membuka pernyataannya di hadapan para hakim ICJ.

"Israel secara konsisten telah memaksakan berbagai kebijakan dan tindakannya di wilayah Palestina yang diduduki dengan sangat tidak menghormati hukum internasional,” ujar Sugiono.

Dalam pernyataan yang dibacakan selama 30 menit, Menlu Sugiono mengulas berbagai pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel sebagai kekuatan pendudukan—mulai dari penutupan akses bantuan kemanusiaan, penghancuran fasilitas sipil, hingga pengusiran paksa warga Gaza.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono Mewakili Indonesia di Sidang Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Rabu (30/4/2025). Foto: Dok. UN WebTV

Ia menyebutkan serentetan pelanggaran ini bukan hanya melanggar hukum humaniter internasional, tetapi juga melemahkan integritas sistem hukum global.

“Israel telah menolak kewajiban hukumnya sebagai anggota PBB. Tindakan mereka merusak prinsip dasar Piagam PBB dan Konvensi Jenewa. Situasi ini bukan sekadar persoalan moral, ini adalah pelanggaran terang-terangan atas hukum internasional,” ucapnya.

Sugiono secara khusus menyinggung serangan Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza pada 2023.

Peralatan medis berserakan di luar Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza utara. Foto: Mohammad AHMAD / AFP

Ia menegaskan bahwa rumah sakit, tenaga medis, dan pasien harus dilindungi dalam kondisi perang sekalipun, sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa.

Indonesia juga menggarisbawahi kewajiban Israel dalam memfasilitasi bantuan kemanusiaan, termasuk pembukaan akses di Rafah. Namun kenyataannya, pemadaman listrik, blokade bantuan, hingga pembatasan akses air serta obat-obatan justru memperparah penderitaan warga sipil.

“Realitasnya, Israel menjalankan kebijakan penghukuman kolektif yang melanggar hukum. Ini bukan hanya ilegal, tetapi juga tidak manusiawi,” tutur Sugiono.

Dalam bagian akhir pernyataannya, Indonesia menyoroti akar persoalan: hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Hak ini, menurut Sugiono, telah ditegaskan Mahkamah Internasional dalam opini hukum tahun 2004 dan diperkuat kembali dalam opini 2024.

Warga Palestina berkumpul untuk menerima makanan yang dimasak oleh dapur amal di Beit Lahia, Jalur Gaza utara, Kamis (24/4/2025). Foto: Mahmoud Issa/REUTERS

Namun di lapangan menunjukkan hal sebaliknya seperti penghancuran infrastruktur, pengusiran massal, dan penghapusan ruang hidup yang sistematis.

“Rakyat Palestina terus dihalangi untuk menjalankan hak dasarnya sebagai bangsa. Padahal, hak untuk menentukan nasib sendiri adalah prinsip fundamental dalam hukum internasional modern,” ucap Sugiono.

Ia pun menyerukan agar Mahkamah Internasional menjadikan supremasi hukum internasional sebagai landasan untuk mengakhiri penderitaan berkepanjangan ini.

“Indonesia percaya bahwa keputusan pengadilan ini akan menjadi panduan penting bagi Majelis Umum PBB dan negara-negara anggotanya dalam menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina yang tertindas,” pungkasnya.