Menlu Sugiono: Posisi RI di Laut China Selatan Berpegang Teguh pada UNCLOS 1982

Mentri Luar Negeri Sugiono menyampaikan pidato pada PPTM 2025 di Jakarta, Jumat (10/1/2025). Foto: Tiara Hasna/kumparan

Menteri Luar Negeri Sugiono menyinggung konflik Laut China Selatan saat memberikan pidato perdana di Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri. Sugiono menyatakan, sikap Indonesia terkait Laut China Selatan tidak berubah.

"Dalam konteks ini saya juga ingin menegaskan bahwa diplomasi Indonesia akan tetap berpegang teguh pada tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, termasuk kedaulatan wilayah NKRI," kata Sugiono di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (10/1).

Sugiono menyatakan, posisi Indonesia terkait Laut China Selatan akan terus mematuhi hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982.

"Posisi Indonesia tetap konsisten dan berpegang teguh pada hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982," tegasnya.

Ilustrasi laut China Selatan. Foto: Shutterstock

Posisi Indonesia terkait Laut China Selatan sempat menjadi pertanyaan publik saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Beijing, China, dan bertemu dengan Presiden Xi Jinping.

Saat itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan menyebut kerja sama kedua negara mengarah pada klaim Sembilan Garis Putus di LCS yang tidak diakui Indonesia berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

RI Akan Dialog untuk Selesaikan Kode Etik Laut China Selatan

Lebih lanjut, Sugiono menyinggung posisi Indonesia yang strategis dalam alur pelayaran ekonomi dunia. Posisi Indonesia dekat dengan Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, dan Selat Lombok.

"Secara geostrategis Indonesia dekat dengan titik konflik kawasan yaitu Laut China Selatan. Saya tegaskan posisi Indonesia mengutamakan berbagai penyelesaian ketegangan secara damai dan mencari langkah-langkah, titik-titik temu di mana bisa melakukan kerja sama yang saling menguntungkan," kata Sugiono.

"Untuk memastikan stabilitas maritim, Indonesia akan terus mendorong dialog konstruktif dalam penyelesaian Kode Etik Laut China Selatan," pungkasnya.