Menristekdikti Larang Politik Praktis di Kampus

20 Mei 2017 18:34 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:17 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
ADVERTISEMENT
Pertemuan peminpin PTLK se-Indonesia (Foto: Iqra Ardini/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Pertemuan peminpin PTLK se-Indonesia (Foto: Iqra Ardini/kumparan)
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohammad Nasir, melarang adanya politik praktis di lingkungan kampus. Menurut dia, gerakan politik praktis di kampus hanya akan menimbulkan konflik horisontal. 
ADVERTISEMENT
"Perguruan tinggi itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, atmosfer akademik harus dimunculkan di sana. Kalau mau belajar politik silakan, tapi bukan politik praktis," kata Nasir usai menghadiri acara Pertemuan Pemimpin Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) se-Indonesia di Hotel JW Marriott, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (20/5).
Ia pun tidak melarang para civitas akademika untuk menerapkan politik praktis. Namun Nasir menyebut tempat untuk menerapkannya adalah di luar kampus.
"Kalau mau praktis nanti ada wadahnya di partai politik. Di kampus jangan ada partai politik," kata Nasir. 
Nasir mengimbau perguruan tinggi di Indonesia fokus mengembangkan pendidikan yang berkualitas. Perguruan tinggi dinilai semestinya menanamkan nilai bela dan cinta negara, bukannya memunculkan konflik horizontal.
"Kalau ada individu yang seperti itu, silakan individunya saja. Jangan kaitkan ke kampusnya," ujar Nasir.
ADVERTISEMENT