Mensos Bantah Anggaran KND Sisa Rp 500 Juta: Efisiensi Tak Ganggu Layanan Publik

Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menghadiri dialog bersama pilar-pilar sosial se-Karesidenan Madiun di Pendopo Ronggo Djoemono, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat (21/02/2025). Foto: Dok. Kemensos

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, membantah isu yang beredar terkait anggaran untuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang disebut tersisa Rp 500 juta, imbas efisiensi anggaran kementerian dan lembaga.

Gus Ipul menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, pagu anggaran KND tahun 2025 mencapai Rp 6.915.689.000. Namun, setelah efisiensi, anggaran komisi tersebut masih tersisa Rp 3.030.187.000.

"Dari data yang kita terima, anggaran untuk KND itu Rp 6 miliar lebih. Dan setelah ada efisiensi itu tersisa sekitar Rp 3 miliar lebih, jadi tidak benar seperti (informasi) yang beredar itu bahwa tinggal Rp 500 juta," kata Gus Ipul kepada wartawan di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (28/2).

Gus Ipul menegaskan, anggaran untuk bantuan sosial (Bansos) maupun layanan terapi bagi para penyandang disabilitas tidak dikurangi, meski ada efisiensi. Hal yang sama juga berlaku bagi para tenaga medis maupun pendamping yang melayani penyandang disabilitas.

Suasana kemeriahan acara puncak Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang diselenggarakan Kemensos di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakpus, Selasa (3/12/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan

"Jadi ini perlu saya sampaikan, untuk pelayanan penyandang disabilitas, bansos untuk penyandang disabilitas, kemudian tugas-tugas utama untuk KND tetap diberikan dukungan. Penganggarannya masih ada," tegas Gus Ipul.

"Jadi prinsip kita kan tetap kaidah dalam melakukan efisiensi itu memastikan anggaran bansos yang diberikan langsung ke masyarakat, ya berdasarkan data yang ada, termasuk ke lansia, di dalamnya ada ke penyandang disabilitas, sama sekali tidak dikurangi," sambungnya.

Gus Ipul juga memastikan anggaran operasional yang melekat untuk bansos, seperti biaya salur serta monitoring juga tidak dikurangi. Ia menekankan, efisiensi anggaran tak akan mengganggu kinerja Kemensos.

"Termasuk KND di dalamnya, dan tidak mengganggu pelayanan publik. Jadi kalau toh KND sekarang ini ada efisiensi, tidak mengurangi layanan yang terkait dengan tugas utama, tugas fungsinya KND," jelas Gus Ipul.

Menteri Sosial Gus Ipul menghadiri kerja bakti di Sungai Suwung Tahura Mangrove Ngurah Rai, Selasa (25/2/2025). Foto: Dok. Kemensos

Sementara itu, Komisioner KND, Eka Pratama Widyanta, mengatakan pihaknya tetap berkomitmen memberikan layanan yang maksimal bagi penyandang disabilitas. Sehingga KND bisa bekerja sesuai tugas dan fungsinya.

"Jadi ini secara anggaran masih cukup tersedia untuk bisa dilaksanakan proses-proses sesuai tugas fungsi KND. Kami juga terus berikan upaya-upaya yang lebih efektif dan efisien untuk bisa memastikan teman-teman disabilitas di berbagai daerah tetap bisa terjamin kebutuhan dan apa yang harus diberikan oleh kementerian dan lembaga terkait. Tidak hanya Kementerian Sosial, semua kementerian kita akan pastikan tetap bisa berjalan," ujar Eka Pratama.

"Kami yakin bahwa Kementerian Sosial dengan Gus Ipul, kami juga tetap punya komitmen yang tinggi terhadap komisi ini untuk bisa semakin baik dan mengawal pemenuhan hak penyandang disabilitas di seluruh wilayah," ucapnya.