Mensos Buka Peluang Tambah Bansos jika Harga Pangan Naik Imbas Konflik Timteng
·waktu baca 2 menit
PerbesarKementerian Sosial (Kemensos) membuka kemungkinan peningkatan nominal bantuan sosial (bansos) jika terjadi kenaikan harga bahan pokok akibat konflik di Timur Tengah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, skema penyesuaian bantuan tetap terbuka, dengan mengacu pada pengalaman tahun sebelumnya.
“Semua ada kemungkinan, tetapi tadi sudah kami sampaikan, belajar tahun lalu itu ada penebalan dan ada penambahan jumlah penerima manfaat. Ada dua itu,” jelas Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).
Belajar dari Skema Tahun Lalu
Gus Ipul menjelaskan, pada 2025, pemerintah sempat menambah nilai bansos sebesar Rp 400.000 selama dua bulan.
“Jadi tahun lalu itu ada penebalan. Jadi ditambah Rp 400.000 tahun lalu, itu jadi selama 2 bulan ditambah Rp 400.000 di tengah tahun,” lanjutnya.
Selain itu, pada akhir tahun bantuan juga ditingkatkan menjadi Rp 900.000 per bulan selama tiga bulan untuk puluhan juta penerima.
“Di akhir tahun ditambah 300 per bulan jadi Rp 900.000 diterima selama 3 bulan itu untuk 33 juta penerima manfaat ya,” ungkapnya.
Skema Penyesuaian Disiapkan
Menurut Gus Ipul, Kemensos akan menyiapkan berbagai skema mitigasi jika harga kebutuhan pokok benar-benar naik.
“Tentu kami akan mempersiapkan skema-skema ya sebagaimana sebelum-sebelumnya yang sudah kami lakukan. Jadi skema akan kita siapkan, karena bantuan kami itu berupa cash transfer,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah juga bisa memperluas jumlah penerima manfaat jika kondisi ekonomi memburuk.
“Di akhir tahun itu ada BLTS... jumlah penerima manfaatnya ditambah... dari 13 juta menjadi 33 juta atau 35 juta Keluarga Penerima Manfaat,” sambungnya.
Masih Dikaji Pemerintah
Meski demikian, hingga saat ini belum ada keputusan final. Pemerintah masih memantau perkembangan harga dan kondisi ekonomi global.
“Soal harga nanti tentu akan dilakukan penyesuaian dan saya yakin tim ekonomi Bapak Presiden sedang bekerja untuk supaya semuanya bisa dikendalikan dengan baik,” kata dia.
Bansos Dipastikan Tak Kena Efisiensi
Gus Ipul sebelumnya juga menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan menyentuh kebutuhan dasar rakyat, termasuk bansos.
“Efisiensi itu pada dasarnya untuk hal-hal yang masih bisa ditunda. Tetapi yang menyangkut kepentingan rakyat, pasti tidak akan ada efisiensi,” ujarnya.