Mensos Gus Ipul dan 12 Pemda Bahas Persoalan The Invisible People di Daerah
·waktu baca 4 menit
PerbesarMenteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menerima audiensi anggota DPRD, serta sejumlah kepala daerah membahas berbagai persoalan sosial, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026). Audiensi.
Audiensi dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Kristien Samiyato Pati, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Istiningsih, Bupati Batang Muhammad Faiz Kurniawan, Bupati Jombang Warsubi, Bupati Solok Jon Firman Pandu, Bupati Simeulue Mohammad Nasrun Mikaris, Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, Wakil Bupati Kebumen Zaeni Miftah, Kepala Dinas Sosial Trisno dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlinda.
Sementara Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Kepala Biro Umum Salahuddin Yahya, Kepala Pusat Data dan Informasi Joko Widiarto, serta jajaran staf khusus dan tenaga ahli menteri.
Gus Ipul membuka audiensi dengan menyinggung fenomena the invisible people, yaitu kelompok masyarakat miskin dan rentan yang selama ini luput dari perhatian negara karena tidak terdata dengan baik. Ia mencontohkan kisah Al-Jabbar, anak usia 12 tahun di Jakarta yang belum pernah sekolah meski tinggal tidak jauh dari pusat pemerintahan.
“Bisa jadi dia tetangga kita, bisa jadi tidak jauh dari kita. Tapi penderitaannya tidak tampak karena mereka tidak pernah menyampaikan apa yang jadi kebutuhan mereka,” kata Gus Ipul.
Menurutnya, persoalan serupa juga banyak ditemukan di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan dan kawasan dengan keterbatasan akses layanan sosial. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah aktif memperkuat pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar warga rentan tidak lagi terlewat dari intervensi pemerintah.
Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Kristien Samiyato Pati menyampaikan bahwa masyarakat di wilayahnya menghadapi tekanan sosial berlapis, mulai dari kekeringan ekstrem, dampak perubahan iklim, kemiskinan, hingga persoalan PMI.
“Kami datang bukan meminta belas kasihan, tapi kami datang ingin memastikan negara hadir lebih kuat dan lebih adil bagi masyarakat di wilayah kepulauan Nusa Tenggara Timur,” ujar Kristien.
Ia menyoroti kondisi pekerja migran Indonesia (PMI) asal NTT yang kerap dipulangkan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, banyak keluarga kesulitan membawa jenazah kembali ke desa asal karena keterbatasan biaya.
“Negara tidak boleh berhenti hadir di bandara debarkasi. Negara harus hadir sampai tahap terakhir, memastikan mereka pulang secara bermartabat ke kampung halamannya,” katanya.
Selain itu, ia juga meminta penguatan layanan rehabilitasi sosial bagi ODGJ, dukungan afirmasi untuk wilayah kepulauan dalam pemutakhiran data sosial, serta penguatan lumbung sosial bagi daerah rawan kekeringan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Istiningsih menyampaikan persoalan penonaktifan hampir 10 ribu kepesertaan PBI-JK di Kota Mataram yang menjadi perhatian masyarakat. Ia meminta kejelasan mekanisme reaktivasi dan pengawasan terhadap validitas data penerima bantuan sosial.
“Bagaimana pengawasan terhadap proses pencoretan yang hampir 10 ribu masyarakat Kota Mataram ini dari kepesertaan BPJS PBI agar tidak terjadi kesalahan data lagi,” ujar Istiningsih.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penyalahgunaan bansos untuk judi online dan pinjaman online, serta perlunya rumah singgah bagi Pemerlu Atensi Sosial di Kota Mataram.
Menanggapi hal tersebut, Gus Ipul menjelaskan bahwa penonaktifan kepesertaan PBI-JK bukan berarti pengurangan kuota, melainkan pengalihan kepada warga lain yang lebih membutuhkan di daerah yang sama.
“Kalau ada yang dinonaktifkan 10 ribu di tempat Ibu, itu artinya ada 10 ribu warga baru di tempat Ibu yang dapat. Jadi bukan dikurangi, dialihkan kepada yang paling membutuhkan,” jelasnya.
Gus Ipul dan para kepala daerah juga membahas progres pengembangan Sekolah Rakyat di sejumlah wilayah. Kabupaten Jombang menjadi salah satu daerah dengan progres pembangunan paling maju, sementara Batang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah permanen. Adapun Solok, Simeulue, Kepulauan Aru, Kebumen, Tulungagung, Pangandaran, dan Garut turut menyampaikan kesiapan lahan, dokumen teknis, serta penjangkauan calon siswa.
Gus Ipul menjelaskan target jumlah siswa Sekolah Rakyat terus bertambah setiap tahun. Saat ini terdapat sekitar 15 ribu siswa existing. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi sekitar 46 ribu siswa pada 2026, lebih dari 150 ribu siswa pada 2027, hingga mencapai lebih dari 400 ribu siswa pada 2029.
“Target Presiden, satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat dan setiap provinsi sekurang-kurangnya dua gedung permanen,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul meminta dukungan pemerintah daerah agar proses penjangkauan siswa dan pembangunan Sekolah Rakyat di daerah dapat berjalan optimal.
“Mari kita sambut program Presiden ini dan kita pastikan yang dijangkau benar-benar anak-anak yang paling membutuhkan,” kata Gus Ipul.
Ia menegaskan Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran, melainkan dilakukan melalui penjangkauan terhadap anak-anak yang benar-benar membutuhkan.
“Tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada susupan. Yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang ada di DTSEN dan benar-benar hasil penjangkauan,” tegas Gus Ipul.
Ia juga meminta kepala daerah memperkuat operator data desa karena keberhasilan bansos tepat sasaran maupun Sekolah Rakyat sangat bergantung pada akurasi data dari daerah. “Nasib kita tergantung pada operator data desa. Karena yang meng-input itu operator data desa,” katanya.