Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Mensos Gus Ipul Tinjau Calon Lokasi Sekolah Rakyat di Lampung
12 Mei 2025 19:04 WIB
·
waktu baca 3 menit
PerbesarADVERTISEMENT
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meninjau calon lokasi Sekolah Rakyat di kompleks Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Lampung, Senin (12/5/2025).
ADVERTISEMENT
Didampingi Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela dan anggota Komisi VIII DPR RI dari Dapil II Lampung, Aprozi Alam, Gus Ipul mengecek satu per satu fasilitas yang akan digunakan siswa sekolah rakyat.
"Ini adalah penyelenggaraan pertama (Sekolah Rakyat) di Lampung, insya Allah jika nanti gedung khusus untuk Sekolah Rakyat sudah dibangun akan dialihkan ke sekolah tersebut," kata Gus Ipul.
Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026.
Gus Ipul menjelaskan untuk sementara Sekolah Rakyat menggunakan gedung yang sudah ada, guna akselerasi program.
Sekolah berkonsep asrama ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang berada di desil 1 dalam basis Data Tunggal Sosial Ekonomi dan Nasional (DTSEN). Tiga jenjang pendidikan akan difasilitasi sekaligus, yaitu SD, SMP, dan SMA. Dari 53 lokasi awal, kini jumlah titik calon Sekolah Rakyat yang siap diverifikasi terus bertambah, hingga 65 titik secara nasional.
Gus Ipul menjelaskan, saat ini proses rekrutmen guru, kepala sekolah, dan calon siswa juga telah dimulai.
ADVERTISEMENT
"Kita sedang menyelesaikan seluruh perencanaan dan juga secara simultan telah dimulai proses rekrutmen. Baik untuk kepala sekolah, untuk guru, untuk tenaga kependidikan lainnya, dan tentu untuk calon-calon siswa," katanya.
Untuk penetapan siswa akan dilakukan setelah melalui verifikasi lapangan oleh pendamping PKH, Dinas Sosial, dan BPS. Selanjutnya akan disahkan oleh kepala daerah dan diteruskan ke Kemensos.
"Kami akan menetapkan calon siswa sebagaimana usulan kepala daerah (untuk) resmi menjadi siswa di Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul.
Terkait kesiapan infrastruktur di Lampung, Gus Ipul menilai fasilitas sementara di BPSDM layak digunakan. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Kementerian Pekerjaan Umum yang akan melakukan survei.
"Kami hanya mengusulkan di titik-titik di mana sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini. Nanti kemudian Kemen PU akan survei ke sini untuk menentukan layak tidaknya," kata dia.
Kompleks BPSDM yang akan digunakan untuk Sekolah Rakyat memiliki luas 8,6 hektare dilengkapi dengan fasilitas memadai di antaranya asrama dengan 81 kamar. Tiap kamar dapat menampung tiga hingga empat siswa. Selain itu, tersedia dua ruang makan yang berlokasi di Gedung Latsar dan Gedung Sekincau.
ADVERTISEMENT
Dari sisi pembelajaran, sekolah ini menyediakan enam ruang kelas belajar, satu laboratorium bahasa dengan kapasitas 40 orang, serta satu laboratorium komputer yang dilengkapi 30 unit komputer. Fasilitas lain meliputi dua ruang seminar di lantai atas yang masing-masing mampu menampung 20 peserta, serta satu aula yang digunakan sebagai pusat kegiatan siswa.
Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, menyampaikan kompleks BPSDM siap beroperasi sebagai lokasi Sekolah Rakyat, sembari menunggu pembangunan sekolah tetap di kawasan Kota Baru.
"Tahun ini kami menyiapkan empat rombongan belajar (rombel) untuk siswa SMA, dari 100 siswa. Insya Allah akan siap menjadi calon siswa sekolah rakyat," katanya.
Dalam kesempatan ini anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam mengatakan akan mengawal program Sekolah Rakyat khususnya di Provinsi Lampung.
Ia berharap rantai kemiskinan di Provinsi Lampung dapat diputus melalui program Sekolah Rakyat.
ADVERTISEMENT
"Mudah-mudahan tidak ada di Lampung, yang namanya miskin ekstrem tidak sekolah, tidak berpendidikan," kata dia
Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemutusan mata rantai kemiskinan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berharap, tidak ada lagi anak dari keluarga miskin ekstrem yang putus sekolah di Indonesia.
