Mensos Gus Ipul Ungkap Dampak Ekonomi Sekolah Rakyat: Paket Komplet

Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan arahan tentang Sekolah Rakyat kepada sejumlah kepala daerah di kantor Kemensos, Jakarta, Senin (5/5/2025). Foto: Kemensos RI

Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan arahan tentang Sekolah Rakyat kepada sejumlah kepala daerah di kantor Kemensos, Jakarta, Senin (5/5/2025). Gus Ipul ingin mereka mengawal program ini dengan baik karena memiliki dampak sosial dan ekonomi secara langsung.

"Kita diperintah Presiden gandeng tangan antar kementerian/Lembaga dan daerah," kata Gus Ipul.

Para kepala daerah yang hadir dalam kesempatan ini di antaranya Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny Lamadjido, Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim Mengga, Bupati Tojo Una-Una Surya, Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia, dan Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nache.

Sebagai bukti keseriusan, Gus Ipul meminta para kepala daerah menyiapkan  lahan 8 hektare untuk pendirian Sekolah Rakyat di daerah masing-masing.

Ia menyebutkan keterlibatan kepala daerah dalam program ini telah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

"Inpres Nomor 8 ada tanggung jawab gubernur, bupati, dan wali kota," jelasnya.

Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan arahan tentang Sekolah Rakyat kepada sejumlah kepala daerah di kantor Kemensos, Jakarta, Senin (5/5/2025). Foto: Kemensos RI

Gus Ipul menuturkan fasilitas Sekolah Rakyat di antaranya terdiri dari tempat olahraga, asrama, dan lainnya untuk kapasitas 1.000 siswa. Ke depan, Presiden Prabowo menargetkan ada Sekolah Rakyat di tiap kabupaten/kota. "Ini yang sudah siap 53 titik," imbuhnya.

Ia menegaskan pelaksanaan Sekolah Rakyat akan membutuhkan peran aktif kepala daerah dan jajarannya. Sebab, mereka nantinya yang menjaga basis pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Tidak boleh tambah sendiri (Siswa Sekolah Rakyat). DTSEN yang bicara," kata dia

Ia mengatakan, siswa yang bersekolah di Sekolah Rakyat harus atas persetujuan wali kota dan gubernur, sehingga betul-betul dipastikan dari keluarga miskin.

"Setelah ada data dari DTSEN baru cek ke rumah dan cek Kesehatan. Tidak ada tes akademik," paparnya.

Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan arahan tentang Sekolah Rakyat kepada sejumlah kepala daerah di kantor Kemensos, Jakarta, Senin (5/5/2025). Foto: Kemensos RI

Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan, anak-anak dari keluarga dengan kategori desil 1 yang berhak mengenyam pendidikan di sekolah rakyat. Lalu, orang tuanya akan diberdayakan dan rumahnya akan diperbaiki.

"Kawasan di sekitar Sekolah Rakyat direhabilitasi dan ekonomi tumbuh. Kurang apa, paket komplet. Gimana Pak?," terangnya.

Merespons hal tersebut, para kepala daerah menyambut baik arahan dari Gus Ipul dan menyatakan kesiapannya menyukseskan sekolah rakyat. "Siap," ujar para kepala daerah serempak.