Mensos Ikut Teken SKB Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak di DKI Jakarta
·waktu baca 3 menit
PerbesarMensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Program Percontohan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak di DKI Jakarta.
SKB yang diinisiasi Kementerian PPPA ini turut ditandatangani oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Brigjen Pol. (Purn.) Achmadi.
“Kementerian Sosial bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta beberapa Kementerian/Lembaga, membangun sinergi strategis dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak, yang semakin terintegrasi, responsif, dan berkelanjutan,” kata Gus Ipul usai kegiatan di Grha Ali Sadikin, Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Dalam sambutannya, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi mengungkapkan berdasarkan Data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024, menunjukkan masih tingginya angka prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“1 dari 4 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya, untuk mereka yang usia 15-64 tahun. Begitu juga dengan anak perempuan, 51,78 persen anak usia 13-17 tahun pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. Untuk anak laki-laki ada di posisi 41,83 persen usia 13-17 tahun yang pernah mengalami salah satu jenis kekerasan sepanjang hidupnya,” ungkap Arifatul.
Lebih lanjut, dia menjelaskan hasil survei ini masih menunjukkan fenomena gunung es, karena ternyata yang belum berani melapor dan berbicara lebih banyak daripada yang mereka berani berbicara.
Pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat, yang merupakan wujud nyata pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.
Menurut Arifatul saat ini terdapat perubahan paradigma pelayanan bagi perempuan dan anak, dari sistem terpisah yang terfragmentasi ke sistem terpadu yang seluruh ekosistem layanannya terhubung dalam satu sistem.
“Nah kami melihat bahwa sistem yang lama (sistem terpisah) ini membuat korban jadi butuh waktu lama, dia harus pindah dari satu instansi ke instansi lainnya. Maka di perpres ini kami mencoba, membuat uji-coba bagaimana ketika korban mengalami kekerasan, dia cukup datang ke satu tempat,” ujarnya.
Arifatul menyampaikan Provinsi DKI Jakarta dipilih menjadi lokasi percontohan layanan terpadu bagi perempuan dan anak karena memiliki fasilitas layanan kesehatan, hukum, dan psikososial yang relatif sangat lengkap serta kapasitas kelembagaan yang memadai.
“Karena sebagai ibu kota dan pusat aktivitas, Jakarta memiliki dinamika sosial yang tinggi dan tantangan perlindungan yang mempresentasikan kompleksitas nasional,” kata Arifatul.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut baik program ini dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ditunjuk menjadi lokasi percontohan. Pemerintah DKI Jakarta akan sungguh-sungguh untuk menjalankan kesepakatan ini.
“Secara prinsip pemerintah DKI Jakarta siap untuk menjabarkan apa yang menjadi kesepakatan dari 7 stakeholders, dan ini di lapangannya di Jakarta memang diperlukan, karena di Jakarta termasuk korban perempuan dan anak ini cukup tinggi, walaupun mengalami penurunan di tahun 2025 dan 2026 ini,” kata Pramono.