Mensos Juliari Harap 1 Juta Penerima KPM Jadi Wirausaha Baru di 2020

Menteri Sosial, Juliari P Batubara. Foto: Dok. Kemeterian Sosial

Pemerintah Jokowi-Ma'ruf memiliki program bantuan sosial melalui Kementerian Sosial yakni Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menteri Sosial Juliari P. Batubara berharap para penerima program KPM yang telah mandiri dapat menjadi wirausaha baru dengan bantuan kredit murah.

“Setelah mereka mandiri, atau menjadi lebih sejahtera, saya harap mereka masih bisa mendapat bantuan modal usaha. Apakah itu Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau kredit lain yang berbunga rendah," kata Ari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/12) saat menghadiri kegiatan 'Forum Silaturahmi dan Dialog Menteri Sosial dengan Pemimpin Redaksi Media' di Jakarta, Jumat (29/11).

Juliari mengatakan, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sejalan dengan arahan Jokowi. "Dalam beberapa kesempatan, Presiden menekankan arahannya agar kementerian melakukan langkah nyata dalam penguatan UMKM," ucap Ari.

Menteri Sosial, Juliari P Batubara. Foto: Dok. Kemeterian Sosial

Juliari menjelaskan, Kemensos menargetkan 1 juta KPM akan graduasi pada 2020. Graduasi yang dimaksud, yakni penerima PKH KPM sudah bisa lepas dari bantuan pemerintah. Mantan Ketua Ikatan Motor Indonesia, (IMI) menurutkan pada 2020 akan ada potensi 1 juta wirausahawan baru yang merupakan matan penerima PKH KPM. Maka dari itu Ari meminta agar pihak perbankan membantu dan membina 1 juta KPM agar menjadi wirausaha. 

“Saya minta Bank Himbara agar tidak hanya menjadi penyalur bantuan, tetapi ikut membantu pemberdayaan dengan pembiayaan sehingga warga miskin berubah menjadi wirausahawan baru. Ini merupakan potensi untuk perbankan sebab KPM yang graduasi ini kan juga sudah jelas datanya, alamat dan identitas lainnya," jelas Ari.

"Jadi inilah yang saya sebut sebagai pemberdayaan (empowerment). Jadi Kementerian Sosial tidak hanya berfokus pada bantuan sosial tetap juga pemberdayaan," tambahnya.

Selain itu Ari mengatakan upaya pemberdayaan ini sesuai dengan visi Presiden Jokowi. Pemerintah bertekad membawa Indonesia menjadi negara dengan penghasilan tinggi tepat di usia 100 tahun pada tahun 2045.

"Oleh karenanya, saya berharap proporsi anggaran untuk penanganan kemiskinan juga akan semakin kecil," ucap Ari.

Berdasarkan data Kemensos, jumlah KPM yang graduasi terus mengalami peningkatan. Pada 2017 ada sebanyak 230.351 KPM atau sebesar 2,3 persen dari total 6 juta peserta graduasi. Sementara pada 2018 tercatat 621.789 KPM atau sebesar 6,21 persen graduasi dari 10 juta KPM.

Sedangkan pada 2019 ditargetkan sebesar 800.000 atau 8 persen graduasi dari 10 juta KPM. Namun yang telah graduasi sebanyak 1,2 juta pada November.

Dialog Mensos dengan Pemimpin Redaksi Media

Dalam acara itu, beberapa pemimpin redaksi dari beberapa media menyampaikan pandangan dan pertanyaan kepada Ari seputar kebijakan Kemensos.

Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holdings, Primus Dorimulu, menyinggung apakah program Kemensos dapat seperti program Pemkot Surabaya yang menangani langsung Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti pengemis dan orang dengan gangguan jiwa.

Menteri Sosial, Juliari P Batubara (kiri). Foto: Dok. Kemeterian Sosial

Ari menegaskan hal itu bisa dilakukan selama diberikan kewenangan dan anggaran. Namun Ari menekankan ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

"Di mana Kemensos dengan balai yang kami miliki menangani pelayanan lanjut, dan pemda dengan pelayanan dasar, " ucap Ari.

Lebih jauh acara diskusi antara Mensos dan pemimpin media berjalan hangat, lancar dan akrab. Ari memastikan akan menjadikan media sebagai mitra strategis karena sejalan dengan tugas Kemensos yang makin kompleks.  

Dalam acara ini dihadiri sekitar 20 pemimpin redaksi dan sejumlah wartawan. Sementara Ari didampingi oleh Sekjen Kemensos Hartono Laras, Dirjen Pemberdayaan Sosial Pepen Nazaruddin, Dirjen Rehabilitasi Sosial Edi Suharto, Dirjen Linjamsos Harry Hikmat, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi ZA Dulung, Kepala Badiklit Pensos Syahabuddin, Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibilitas Sosial Sonny W Manalu, dan sejumlah pejabat Eselon 2.