Mensos Minta Riset soal Program Pemberdayaan Sosial Semakin Diperkuat

Menteri Sosial Juliari P. Batubara saat menghadiri dan membuka workshop internasional tentang Riset dan Kebijakan, di Jakarta, Rabu (11/12/2019). Foto: Dok. Kemensos

Mensos Juliari P. Batubara memastikan, kebijakan, dan program di Kementerian Sosial sudah banyak yang berbasiskan riset. Selain social protection, ia meminta badan litbang Kemensos semakin memperkuat riset terkait social empowernment atau pemberdayaan sosial.

“Sudah banyak kebijakan yang diambil Kementerian Sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang berdasarkan riset. Tidak asal. Penelitian juga digunakan dalam konteks evaluasi terhadap program, apakah sudah tepat sasaran,” kata Juliari dikutip dalam keterangan tertulis Biro Humas Kemensos, Jumat (13/12).

Menteri Sosial Juliari P. Batubara saat menghadiri dan membuka workshop internasional tentang Riset dan Kebijakan, di Jakarta, Rabu (11/12/2019). Foto: Dok. Kemensos

Juliari meminta ke depan, agar lebih banyak lagi riset digunakan sebagai basis dari program di Kemensos. Ia mendorong agar riset tidak hanya untuk program yang terkait social protection, namun juga pemberdayaan sosial.

Jualiari juga meminta Kepala Badan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Sosial (BP3S), Syahabuddin, melakukan kajian terkait pemberdayaan sosial tersebut.

“Bapak Kabadan, ke depan kita harus lebih banyak riset terkait dengan pemberdayaan sosial” kata Juliari.

Menteri Sosial Juliari P. Batubara saat menghadiri dan membuka workshop internasional tentang Riset dan Kebijakan, di Jakarta, Rabu (11/12/2019). Foto: Dok. Kemensos

Lebih lanjut, Juliari menjelaskan, riset dan kebijakan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Menurutnya, penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibangun dengan kebijakan berkualitas adalah kebijakan efektif dan rasional, serta memberikan solusi terhadap persoalan sosial yang semakin kompleks.

“Melalui riset yang terstruktur, bisa diperoleh data, dan informasi, serta pengetahuan tentang permasalahan, tantangan dan peluang serta potensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial,” ungkapnya.

Juliari menekankan pelaksanaan program perlindungan sosial tidak diarahkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar. Namun juga untuk memperkuat pemberdayaan dan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi berbagai goncangan, dan dampak negatif dari kemajuan teknologi dan informasi.

"Oleh karena itu riset menjadi sangat penting dalam menyusun kebijakan dan program. Riset menjadi alat dalam membantu pengambilan keputusan tentang apa yang perlu atau tidak perlu dilakukan,” kata Juliari.

Menteri Sosial Juliari P. Batubara saat menghadiri dan membuka workshop internasional tentang Riset dan Kebijakan, di Jakarta, Rabu (11/12/2019). Foto: Dok. Kemensos

Merespons hal ini, Kepala Badan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Sosial (BP3S), Syahabuddin menjelaskan, BP3S melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos) sedang meretas kerja sama bidang riset dan pengembangan kebijakan, serta peningkatan kapasitas SDM dengan Universitas South Australia.

“Nota kerja sama sedang dibahas kedua pihak. Penyelenggaraan Workshop ini merupakan bagian dari rencana kerjasama tersebut,” kata Syahabuddin. Tema workshop “Towards Qualified Social Welfare Policy Based On Research” mencerminkan tekad Kemensos mendorong kebijakan yang semakin berkualitas.

“Kebijakan yang semakin berkualitas terkait kesejahteran sosial harus didukung oleh bukti yang didapat dari penelitian yang terstruktur,” kata Syahabuddin.

Menurutnya, sejauh ini, Puslitbang Kesos telah mengkaji dan penelitian kesejahteraan sosial yang menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program kesejahteraan sosial.

Misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rencana Strategis Kementerian Sosial, hingga Kebijakan Arah Baru Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indonesia 2020-2024.