Mensos: Tahun 2020, Indeks dan Jenis Bantuan Pangan Akan Ditingkatkan
PerbesarADVERTISEMENT
Indeks bantuan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan ditambah pada 2020. Dari semula Rp 110.000 per bulan per keluarga, pemerintah memutuskan menambah menjadi Rp 150.000 per bulan.
ADVERTISEMENT
“Indeks bantuannya akan kami tingkatkan. Tapi saya minta, jumlah warga pra-sejahtera jangan malah meningkat, justru harus semakin menurun,” kata Menteri Sosial Juliari P. Batubara, dalam acara silaturahmi dengan Wali Kota Semarang, di Semarang, Kamis (21/11).
Dalam kesempatan itu, Juliari juga menyerahkan bantuan secara simbolik berupa sembako untuk 6 orang KPM BPNT. Kemudian tas sekolah dan tabungan BNI senilai Rp 1 juta untuk siswa berprestasi. Adapun untuk KPM PKH graduasi mandiri diberikan piagam penghargaan.
Selain indeks bantuan, jenis bantuan pangan juga akan ditambah. Juliari menekankan, kalau selama ini KPM menerima beras dan telur, pemerintah sedang mengkaji untuk menambah jenis bantuan pangan yang lain.
“Saya sedang berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan, minta agar diberikan rekomendasi terkait tiga kriteria bahan pangan,” kata Mensos. Rekomendasi Juliari, kandungan bantuan gizinya baik, ketersediaannya ada di seluruh Indonesia, dan kandungan impornya rendah.
ADVERTISEMENT
Langkah pemerintah, kata Juliari, ditujukan untuk terus menekan angka kemiskinan. Pada periode kedua masa tugas Presiden Joko Widodo, target angka kemiskinan akan terus ditekan menjadi 8,5 sampai dengan 9 persen pada 2020.
“Kita ingin membangun Indonesia maju. Tidak boleh ada yang tertinggal. Mari kita bersama-sama memerangi kemiskinan. Kita bisa menjadikan negara kita negara yang sejahtera sesuai cita-cita founding fathers kita,” kata Mensos.
Dalam pernyataannya, Juliari juga mengingatkan visi Presiden Joko Widodo yang memproyeksikan Indonesia sebagai negara dengan berpenghasilan tinggi yaitu 21.000 USD pertahun atau sekitar Rp 400 juta pertahun.
Juliari pun menyinggung tentang peran pemerintah daerah dalam pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya mengurangi angka kemiskinan.
“Daerah berperan meningkatkan verifikasi dan validasi data kemiskinan. Dengan validitas data yang baik, akan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bansos,” katanya.
ADVERTISEMENT
“Namun juga masih ada yang belum kooperatif. Nah ini yang perlu didorong. Pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terdapat 98.1 juta data warga prasejahtera. Namun sekitar 30 juta jiwa datanya belum jelas Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya. Ini yang perlu perhatian kita semua,” kata Mensos.
Juliari menginginkan, ke depan, tidak boleh ada bansos yang tidak berbasis NIK.
“Kemensos dan Kementerian Dalam Negeri sudah bersepakat untuk saling memadankan data. Mudah-mudahan segera ada hasilnya,” kata Mensos.