news-card-video
11 Ramadhan 1446 HSelasa, 11 Maret 2025
Jakarta
chevron-down
imsak04:10
subuh04:25
terbit05:30
dzuhur11:30
ashar14:45
maghrib17:30
isya18:45

Menteri HAM: 100 Hari Prabowo, Tak Ada Pejabat Penjarakan Warga-Kekang Kebebasan

5 Februari 2025 12:19 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (kiri) bersama Wakil Menteri HAM Mugiyanto (kanan) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (kiri) bersama Wakil Menteri HAM Mugiyanto (kanan) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memamerkan capaiannya dalam menjamin kebebasan berekspresi rakyat sipil saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa (5/2).
ADVERTISEMENT
Menurutnya, kebebasan berpendapat di Indonesia terjamin dengan baik.
“Sekarang bulan yang ketiga, 100 hari lebih, saya belum melihat pejabat negara mengekang kebebasan sipil, saya belum melihat,” kata Pigai.
Sejumlah tenaga honorer melakukan aksi damai di depan gedung DPRD Kota Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (3/2/2025). Foto: Andry Denisah/ANTARA FOTO
Eks Komisioner Komnas HAM ini memamerkan, tidak ada satu pun rakyat yang diberikan hukuman karena menghina pejabat di 100 hari kerja Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Dalam 100 hari ini belum ada 1 orang yang dipenjarakan, ditahan, diproses hukum karena menghina pejabat negara dan belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyatnya,” kata Pigai.
Pigai menjamin, kebebasan berekspresi ini akan terjaga selama 5 tahun ke depan pemerintahan Prabowo.
“Itu adalah sebuah tanda-tanda menuju kebebasan untuk 5 tahun ke depan,” katanya.
Ilustrasi demo boikot Israel. Foto: Donny Hery/Shutterstock
Kebebasan ini kata Pigai juga terjaga di lingkup demokrasi. Menurutnya pemerintah menjaga hak asasi manusia dengan tidak ikut campur dalam politik praktis.
ADVERTISEMENT
“Tidak sama sekali pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi dalam atau yang kita selesaikan dalam waktu-waktu kemarin,” kata Pigai.
Hal ini kata Pigai terbukti dari perolehan hasil Pilkada Serentak 2024. Gerindra tidak mendominasi memenangkan Pilkada.
“Banyak juga oposisi menang di mana-mana, yang oposisi juga menang di mana-mana. Gerindra malah kalah, kalah banyak. Artinya apa? Ini demokrasi di bangsa ini sudah lebih terbuka dan bebas semua anak bangsa bertarung,” pungkasnya.