Menteri Hukum Ungkap Alasan Mengapa Restorative Justice Sulit Diterapkan

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/11/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bicara terkait penerapan Restorative Justice (RJ) yang menurutnya sulit dilakukan. Katanya, ini karena lembaga yang memiliki kewenangan RJ memiliki standar yang berbeda-beda dalam penerapannya.

Supratman menyebut, persoalan RJ ini selalu menjadi atensinya.

“Nah terkait dengan restorative justice juga ini dulu waktu masih gabung dengan pemasyarakatan ini pasti menjadi atensi kami karena itu hilirnya, hulunya kalau tidak dibenahi akhirnya pemasyarakatan yang lebih banyak kena,” kata Supratman di gedung DPR RI, Jakarta pada Senin (4/11).

Politikus Gerindra ini mengatakan, permasalahan RJ telah dibicarakan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Mahkamah Agung.

“Nah karena itu saya sudah berkoordinasi dengan Jaksa Agung sudah berkoordinasi dengan Kapolri, sudah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung untuk merumuskan satu langkah agar RJ itu dalam implementasinya dapat berjalan dengan secepatnya,” kata Supratman.

“Karena jujur apa yang membuat RJ tidak bisa dilakukan, satu, antara satu kelembagaan yang punya kewenangan untuk melakukan RJ standarnya beda-beda,” ungkapnya.

Proses Restorative Justice terhadap kasusnya Foto: Dok. Istimewa

Proses restorative justice (JC) antara TB dengan MN yang dimediasi oleh Polsek Makasar. Foto: Dok. Istimewa

Andi menyebut, langkah awal untuk membenahi masalah tersebut adalah menyeragamkan standar restorative justice di tiap kementerian dan lembaga.

Menurutnya hal itu akan dilakukan dan sudah dikomunikasikan dan tinggal menunggu struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) internal kementeriannya.

“Karena itu, ini langkah awal yang akan kami lakukan dan sudah kami, komunikasikan, tinggal menunggu SOTK kami ini selesai semua di internal. Insyaallah, mudah-mudahan RJ ini bisa ada keseragaman,” tutupnya.