Menteri Iftitah Ingin Penerima Beasiswa Pemerintah Dinas di Wilayah Transmigrasi

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan pada Selasa (22/10/2024). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan niatnya menempatkan para mahasiswa penerima beasiswa pemerintah, baik luar maupun dalam negeri, untuk berdinas di wilayah transmigrasi.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Rabu (12/2).

“Saat ini, beasiswa-beasiswa pemerintah, baik yang diberikan di dalam negeri maupun luar negeri, sering kali tidak memiliki saluran hilirisasi yang tepat. Masyarakat sipil yang menerima beasiswa, baik dalam maupun luar negeri, diharapkan bisa melaksanakan kewajiban 2N+1, namun kenyataannya hal itu belum berjalan maksimal,” ujar Iftitah.

Iftitah menyampaikan Kementerian Transmigrasi berencana menjalin kolaborasi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk memastikan bahwa penerima beasiswa pemerintah dapat berkontribusi langsung di kawasan transmigrasi.

“Kami beberapa kali sudah berbicara dengan Direktur LPDP dan menyampaikan ke beliau agar beasiswa LPDP ini nantinya akan berkolaborasi dengan Kementerian Transmigrasi,” jelasnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan saat Rapat Kerja Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/25). Foto: Muhammad Fhandra/kumparan

Rencananya, para penerima beasiswa ini akan menjalani pelatihan dan penempatan di kawasan transmigrasi dengan skema ikatan dinas.

“Kami berpikir bahwa memberikan beasiswa tanpa memanfaatkan ilmunya untuk negara adalah seperti membangun bendungan tanpa saluran irigasi. Ini juga adalah bentuk kebocoran anggaran,” tambahnya.

Skema baru ini, yang disebutnya sebagai Transmigrasi Patriot, merupakan program unggulan yang tidak hanya menawarkan beasiswa pendidikan di universitas terbaik, tetapi juga pelatihan sebagai komponen cadangan atau tentara cadangan. Para penerima beasiswa ini akan ditempatkan di kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi selama periode tertentu.

“Program ini bertujuan untuk mendukung swasembada nasional, mendorong pembangunan ekonomi, dan menjaga persatuan Indonesia. Kami menekankan prinsip quality over quantity, karena meskipun kami sudah menempatkan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga di kawasan transmigrasi, hasilnya belum optimal. Kami perlu fokus pada kualitas distribusi penduduk,” terangnya.

Menteri Transmigrasi RI Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara membuka Musyawarah Nasional (Muns) ke - V Perhimpunan Anak Transmigrasi Republik Indonesia (PATRI) di Gedung Kementrans RI, Kalibata Jakarta Selatan, Rabu, 18 Desember 2024. Foto: Dok. Kementerian Transmigrasi

Skema ini mencakup perkuliahan di luar negeri yang diawali dengan rekrutmen khusus untuk Transmigrasi Patriot. Selanjutnya, para peserta akan menjalani pelatihan sebagai komponen cadangan selama 2-3 bulan. Sebelum berangkat ke luar negeri, mereka akan ditempatkan di kawasan transmigrasi untuk memahami secara langsung masalah-masalah yang ada di lapangan.

“Setelah itu, mereka akan diberangkatkan ke universitas masing-masing dan setelah menyelesaikan pendidikan, mereka akan ditempatkan kembali di kawasan transmigrasi. Setelah ikatan dinasnya selesai, mereka akan diberikan pilihan untuk menetap secara permanen di kawasan transmigrasi atau melanjutkan karier sesuai pilihan mereka,” katanya.

Untuk perkuliahan di dalam negeri, penerima beasiswa yang sudah mengikuti pelatihan komponen cadangan akan langsung ditempatkan di kawasan transmigrasi.

“Filosofi kami adalah mendekatkan kampus dengan laboratorium lapangannya. Seperti halnya fakultas kedokteran yang selalu ada rumah sakit, nantinya fakultas pertanian, misalnya, akan melakukan perkuliahannya di kawasan transmigrasi sehingga teori yang dipelajari bisa langsung diterapkan di lapangan,” ujarnya.