Menteri Imigrasi Sebut Belum Ada Permintaan Cegah Kades Kohod ke Luar Negeri
PerbesarMenteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyebut belum ada permintaan pencegahan ke luar negeri untuk Kades Kohod Arsin bin Arpin dkk. Arsin menjadi tersangka dugaan kasus pemalsuan dokumen SHM/SHGB di kawasan pagar laut di Tangerang.
Hingga saat ini, Agus menyebut belum ada permintaan cegah dari penyidik Bareskrim Polri.
"Kalau ada permintaan sekarang dari Bareskrim biar itu sekadar telepon, pasti kita akan kerjakan," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2).
Selain Arsin, ada juga Sekretaris Desa Kohod Ujang Karta, dan dua orang lain berinisial SP dan CE (penerima kuasa) yang jadi tersangka.
Agus menambahkan, untuk ketiganya juga belum ada permintaan pencegahan.
"Ya, kalau ada pasti semuanya akan kita cekal," kata Agus yang pernah menjadi Kabareskrim ini.
Sebelumnya, terdapat 263 SHGB di Kabupaten Tangerang yang jadi lokasi berdirinya pagar laut. SHGB itu tercatat dimiliki perusahaan bernama PT Intan Makmur (234 bidang), PT Cahaya Inti Sentosa (20 bidang), dan perseorangan (9 bidang). Selain itu, ada pula SHM atas 17 bidang.
Adapun pagar yang terbuat dari bambu itu membentang sepanjang 30,16 kilometer di Kawasan Laut Tangerang, Banten. Sekilas bambu-bambu yang tertancap rapat di laut itu tampak seperti deretan pagar sederhana.
Bambu sepanjang 30,16 km itu berada pada wilayah 16 desa di 6 kecamatan dengan rincian tiga desa di Kecamatan Kronjo; tiga desa di Kecamatan Kemiri; empat desa di Kecamatan Mauk; satu desa di Kecamatan Sukadiri; tiga desa di Kecamatan Pakuhaji; dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.
Terpisah, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan perkembangan terbaru terkait kasus pagar laut di Tangerang. Ia menyebut sebanyak 193 sertifikat tanah yang berada di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan.