Menteri KP Sebut Belum Tahu Pemasang Pagar Laut: Penyelidikan, Tak Bisa Menuduh

19 Januari 2025 10:35 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersiap mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2024). Foto: Hafidz Mubarak A/Antara Foto
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersiap mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2024). Foto: Hafidz Mubarak A/Antara Foto
ADVERTISEMENT
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku masih belum tahu siapa pemasang pagar laut di kawasan pesisir Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Semua masih dalam penyelidikan.
ADVERTISEMENT
"Belum (diketahui pemasang pagar laut) kita sedang penyidikan, tidak bisa menuduh banyak orang juga," katanya di Pantai Kedonganan, Bali, Minggu (19/1)
Sebelumnya, nelayan Kelompok Pantura mengaku memasang pagar tersebut. Namun itu belum bisa dipastikan sebab mereka belum memenuhi panggilan pemeriksaan.
"Kemarin dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan, itu sedang kita panggil terus. Sudah beberapa kali dipanggil oleh Dirjen PSTKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) belum datang," katanya.
"Karena kalau sampai kita tidak dapat siapa yang memasang kan repot. Harus ada keputusan hukum dulu (tapi pemasangan pagar) sudah pasti itu melanggar karena kita cek tidak ada izinnya," sambungnya.
Nelayan membongkar pagar laut yang terpasang di kawasan pesisir Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO
Manajer Kampanye Infrastruktur dan Tata Ruang Walhi Eksekutif Nasional, Dwi Sawung, menilai keberadaan pagar bambu di laut Tangerang menyulitkan akses nelayan.
ADVERTISEMENT
Pasalnya, semenjak pagar tersebut terpasang, nelayan harus memutar untuk mencari jalan menuju tengah laut. Tentunya hal tersebut merugikan nelayan dari segi waktu dan bahan bakar yang digunakan untuk kapal.
Ia pun meminta agar pemerintah dapat segera melakukan tindakan tepat terkait dengan adanya pagar laut tersebut.
"Kami melihat ini pemerintah dari semua level seperti saling lempar tidak mau menyebutkan punya siapa dan alas izin pelaksanaannya. Padahal sudah berlangsung cukup lama dan sudah lama pula dilaporkan. Pemerintah harus tegas," katanya, Senin, (13/1).
Pagar laut itu saat ini dalam pembongkaran oleh personel Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) III Jakarta. Mereka dibantu para warga lokal, sehingga yang membongkar lebih dari 600 orang.
Sepanjang pembongkaran itu, tak terlihat perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
ADVERTISEMENT