Menteri KP: Sertifikat Pagar Laut Ilegal, Urusan Kementerian ATR yang Cabut

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono tiba di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan sertifikat di area pagar laut ilegal. Karena itu pula, sudah seharusnya SHGB dan SHM yang sudah terbit dihapus.

"[SHM dan HGB di atas laut] Ilegal sudah pasti karena di PP 18 sudah menyatakan [sertifikat] yang ada di bawah air sudah hilang dengan sendirinya, tidak bisa. Jadi kalau tiba-tiba itu ada kan aneh juga ya," kata Trenggono usai bertemu presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/1).

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, saat menyampaikan keterangan soal pagar laut di Tangerang. Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Namun, Trenggono tidak punya kewenangan untuk mencabut sertifikat itu. Karena itu, dia menyerahkan ke Kementerian ATR/BPN.

"Itu urusan ATR yang mencabut, tapi bagi kami kita anggap tidak ada," ungkapnya.

Personel TNI AL membongkar pagar laut yang terpasang di kawasan pesisir Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Lebih jauh, Trenggono menegaskan, pada hari Rabu mendatang, pihaknya dengan lembaga lain akan berkumpul untuk melakukan pembongkaran pagar tersebut.

"Dan kita sudah putuskan nanti hari Rabu kita akan berkumpul. Jadi tidak hanya TNI Angkatan Laut, tetapi juga Bakamla juga kita ikutkan, terus Baharkam,” tandas dia.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengakui adanya sertifikat di area pagar laut Tangerang. Dari hasil pemeriksaan, ada 263 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan 17 Sertifikat Hak Milik (SHM) diterbitkan di wilayah Kabupaten Tangerang yang jadi lokasi berdirinya pagar.

Jika dirincikan, 263 SHGB itu terdiri dari 234 bidang milik PT Intan Agung Makmur, 20 bidang milik PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perseorangan.