Menteri LH Blak-blakan Kesenjangan Kawasan Tambang: Ada Tikus Sebesar Kucing
ยทwaktu baca 2 menit

Sektor pertambangan memasok kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara serta penyediaan bahan baku. Selain itu, sektor ini mendukung agenda hilirisasi yang menjadi kunci peningkatan nilai tambah dan sumber daya mineral dalam negeri.
Namun di balik itu, ada realita kesenjangan yang terjadi antara situs tambang dengan lingkungan sekitarnya. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam acara kumparan Green Initiative Conference (GIC) 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (18/9).
"Kita juga tidak bisa menutup mata terhadap tantangan besar yang menyertainya, mulai dari kerusakan lingkungan, kemudian yang sering kita timbul adalah konflik sosial, hingga adanya isu tata kelola," kata dia.
Dia menyebut ada beberapa industri yang terkenal dan maju, tetapi di kawasan sekitarnya justru tertinggal.
"Yang terjadi adalah kawasan pemukiman dengan kondisi paling kumuh mungkin yang pernah saya lihat. Sampah di mana-mana, tikus sebesar kucing keluyuran ke mana-mana dan kita belum melakukan penataan itu," ucapnya.
"Kita belum mengintegrasikan antara kawasan industri dengan permukiman yang justru di situlah tempat sumber daya manusianya berasal. Kita masih menempatkan sumber daya manusia bukan sebagai tokoh vital di dalam rangka produktivitas kita, hanya sebagai alat industri," sambungnya.
Hanif melanjutkan, ada di salah satu kawasan industri yang terdapat hotel mewah, namun ketika keluar kawasan industrinya permukiman para pekerja yang kumuh terlihat.
"Pemukiman para pekerjanya yang enggak karu-karuan susunannya. Sanitasi tidak ada, sampah di sepanjang jalan, mungkin teman-teman bisa lihat di internet, di media sosial yang banyak kita bisa lihat," ucapnya.
Dengan kondisi demikian, lanjut Hanif, ia mempertanyakan apakah benar pertambangan telah benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.
"Apakah pertambangan ini benar-benar telah membawa manfaat yang adil dan juga berkelanjutan," ucapnya.
"Inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa kita membutuhkan standar environment, sosial, dan governance," pungkasnya.
