Menteri LHK Dukung Guru Besar IPB yang Digugat Rp 510 Miliar

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Bambang Hero Saharjo, dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), digugat lantaran diduga melakukan perbuatan melawan hukum, saat menjadi ahli lingkungan pada 2016 mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Gugatan itu dilayangkan oleh PT Jatim Jaya Perkasa, perusahaan pembakar lahan yang telah divonis melakukan tindakan pencemaran terkait kebakaran hutan di lahan seluas 1.000 hektare milik PT JJP.

Padahal, pada 10 Juli 2017 silam, majelis hakim telah memvonis PT JJP atas kelalaiannya yang mengakibatkan 120 hektare lahan gambut terbakar. Perusahaan itu juga wajib membayar denda Rp 1 miliar. Status hukum PT JJP saat ini juga sudah berkekuatan hukum tetap alias inkracht.

Sebuah petisi change.or.id berjudul 'Selamatkan Prof Bambang Hero Saharjo' pun muncul. Petisi ini merupakan seruan untuk melawan gugatan yang dilayangkan PT JJP dan gugatan eks Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam kepada ahli lingkungan dan kerusakan tanah Dr Basuki Wasis tersebut.

Hingga saat ini tercatat sudah ada 103.813 orang yang menandatangani petisi tersebut. Jumlah orang yang menandatangani petisi ini pun terus bertambah. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar turut menyatakan dukungannya terhadap dua orang tersebut.

"Kami 100 persen mendukung penuh Prof. Bambang Hero melawan gugatan perdata yang dilakukan pembakar hutan/lahan PT. Jatim Jaya Perkasa. Terima kasih saya sampaikan atas dukungan juga dari para pihak," tulis Siti dalam situs change.or.id tersebut, Rabu (24/10).

"Seorang ahli berperan sangat penting dan dibutuhkan dalam peradilan guna mewujudkan hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat," tulis Siti lagi.

PT JJP mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong pada 17 September 2018, dengan nomor perkara 223/Pdt.G/2018/ PN Cbi. PT JJP meminta hakim mengabulkan gugatannya, dan menyatakan surat keterangan ahli kebakaran hutan dan lahan yang disusun Bambang, bersifat cacat hukum serta tidak memiliki kekuatan pembuktian.

PT JJP juga meminta Bambang dihukum membayar kerugian materil berupa biaya operasional pengurusan permasalahan lingkungan hidup, biaya akomodasi dan biaya lainnya sebesar Rp 10 miliar. Serta, kerugian moril PT JJP sebesar Rp 500 miliar.

Belasan ribu orang mendukung Guru Besar IPB, Bambang Hero Saharjo dalam gugatan PT JJP. (Foto: Dok. www.change.org)

Sedangkan Basuki Wasis, digugat setelah menjadi ahli lingkungan yang dihadirkan KPK di persidangan eks Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Saat itu, Basuki menerangkan tentang adanya kerugian negara sebesar Rp 2,7 triliun akibat kegiatan pertambangan nikel yang dilakukan PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) di Pulau Kabaena, Sultra.

Siti menyebut, dengan melayangkan gugatan itu, PT JJP seolah tak menghormati putusan hukum. Siti menegaskan, pemerintah tak boleh kalah melawan pelaku kejahatan lingkungan.

"PT. JJP seperti tidak menghormati putusan hukum dengan langkah gugatan kepada saksi ahli. Pemerintah punya berbagai instrumen untuk menertibkan korporasi pembangkang. Negara tidak boleh kalah melawan pelaku kejahatan lingkungan, pelaku pembakaran hutan/laha," ujarnya.