Menteri LHK: Penyebab Polusi di Jakarta dari Kendaraan, Bukan PLTU

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya ditemui di Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (15/3). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Kualitas udara yang buruk akibat polusi di Jabodetabek menjadi perhatian serius masyarakat dalam sepekan terakhir. Masalah ini pun ramai diperbincangkan di media sosial, salah satunya terkait penyebab utama memburuknya kualitas udara.

Di media sosial, muncul diskusi yang menyebut penyebab utama polusi udara bukan kendaraan bermotor melainkan PLTU. Namun, hal ini dibantah oleh Kementerian LHK.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, penyebab utama memburuknya kualitas udara adalah karena kendaraan bermotor, bukan karena PLTU.

"Bahwa penyebab utama pencemaran kualitas udaranya adalah kendaraan. Karena dalam catatan kita per 2022 itu ada 24,5 juta kendaraan bermotor dan 19,2 juta lebih itu sepeda motor," kata Siti dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/8).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022). Foto: Galih Pradipta/Antara Foto

Siti juga mengungkapkan PLN telah melaporkan hasil studi terkait polusi yang disebabkan dari PLTU. Dalam studi yang dilakukan di periode 27 Juli sampai 9 Agustus 2023, PLN dan Kementerian LHK menyimpulkan bahwa tidak tepat PLTU menjadi penyebab memburuknya kualitas udara di Jabodetabek.

"Bahwa dugaan polusi udara karena PLTU Suralaya itu kurang tepat. Sebab hasil analisis uapnya itu pencemarannya dia bergeraknya tidak ke arah Jakarta tapi bergerak ke arah Selat Sunda," ungkapnya.

Namun di sisi lain, Siti mengungkapkan memang ada pembangkit-pembangkit listrik individual kecil yang tersebar di berbagai lokasi. Sehingga Presiden Jokowi meminta agar pembangkit listrik individual kecil itu untuk segera didalami.

"Jadi bisa dikatakan bahwa bukan karena PLTU begitu, ya. Apalagi dilihat dari hasil studi penggunaan batu bara yang berpengaruh ke Jakarta, sih, enggak nyampe 1 persen," pungkasnya.