Menteri PANRB Azwar Anas: Dari Banyuwangi Membangun ASN di Seluruh Negeri

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Abdullah Azwar Anas saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (22/2). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Azwar Anas berhasil membawa Banyuwangi menjadi salah satu kabupaten yang diakui dan berprestasi. Di tangan Anas juga, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melampaui target dengan mencapai 1 juta produk katalog elektronik.

Kesuksesan ini yang membuat Presiden Jokowi melantik Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Kabinet Indonesia Maju pada Rabu (7/9/2022) di Istana Negara. Pengangkatan dilakukan dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024.

“Banyak sekali yang saya lihat, saya lihat langsung ke sana inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik, inovasi-inovasi di urusan KTP, urusan perizinan, dan bisa dilakukan di pasar di mal. Saya kira beliau termasuk yang pertama saat itu. Sehingga track record itu yang menyebabkan kita memilih Pak Azwar Anas,” kata Jokowi kala itu.

Presiden Jokowi (kanan) memberikan selamat kepada MenPAN RB Abdullah Azwar Anas usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Kementerian PANRB yang berkutat dengan reformasi birokrasi mendapat pesan khusus dari Jokowi. Ia meminta Azwar Anas bergerak cepat sehingga birokrasi Indonesia menjadi birokrasi yang melayani, berdampak, dan ringkas.

“Birokrasi dengan kedisiplinan yang tinggi. Beliau enggak usah di-anu-lah. Enggak usah dipesen-pesen. Sudah ngerti apa yang harus dilakukan, sangat ngerti. Bukan ngerti tapi sangat ngerti,” ungkap Jokowi.

Belajar dari Banyuwangi

Banyuwangi, kabupaten di timur Pulau Jawa, dulu belum semaju sekarang, bahkan ada yang menyebutnya tempat mencari dukun atau santet. Berkat tangan dingin Anas, Banyuwangi bertransformasi menjadi kabupaten yang menorehkan banyak prestasi dan penghargaan.

Misalnya saja di bidang pariwisata, Banyuwangi pernah meraih United Nations World Tourism Organization (UNWTO). Hal tersebut tentu tidak diraih begitu saja. Ada proses panjang dan ribuan acara-acara festival kebudayaan yang digelar.

Mulai dari Banyuwangi Ethno Carnival, Banyuwangi Jazz Festival, Tour de Ijen, yang dikemas dalam perayaan Banyuwangi Festival. Pemkab Banyuwangi memanfaatkan inovasi pariwisata dengan beragam festival yang berhasil meningkatkan laju kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Banyuwangi.

Penari menampilkan tarian kolosal pada Festival Gandrung Sewu 2022 di Pantai Marina Boom, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (29/10/2022). Foto: Juni Kriswanto/AFP

Soal festival ini, Anas punya cerita sendiri. Menurutnya, saat itu untuk membenahi ekonomi dan kemiskinan di Banyuwangi banyak jalan yang bisa dipilih. Namun jalan mana yang bisa membuat warga senang dan akhirnya terlibat aktif dalam program yang digalakkan.

“Saya melihat tidak ada orang yang marah-marah kalau diajak festival, kira-kira gitu. Orang kalau diajak wisata itu mood-nya senang sehingga tidak terasa diajak untuk bekerja,” kata Anas saat berbincang dengan kumparan di kantornya, Selasa (21/2).

Anas ingat betul saat awal-awal dia mengajak warga menyapu sepanjang jalan dari Wongsorejo hingga Kalibaru. Semua warga turun ke jalan memegang sapu. Bahkan kegiatan itu sampai masuk rekor MURI.

Proyek festival itu sukses melahirkan program-program festival lain hingga bisa membawa pariwisata berkembang pesat. “Pariwisata kami tumbuh dari 461 ribu orang (wisatawan) menjadi 5,3 juta,” ucap sarjana dari IKIP Jakarta dan UI ini.

Kemeriahan Festival Cokelat di Banyuwangi Foto: Achmad Rafiq/kumparan

Peningkatan pariwisata itu juga berdampak pada angka kemiskinan yang turun hingga ke level 7,5 persen pada 2019. Selain itu, pendapatan per kapita masyarakat Banyuwangi meningkat dari hanya Rp 20,86 juta (2010) menjadi Rp 51, juta per tahun (2019).

“Proyek perubahannya adalah pariwisata. Nah, pariwisata ini bagi kami di Banyuwangi itu bukan semata-mata mendatangkan orang dan uang, tapi ini menjadi proyek perubahan untuk mengubah karakter orang dan menjadi alat konsolidasi infrastruktur. Karena tidak mungkin pariwisata itu akan tumbuh kalau infrastruktur connectivity-nya tidak terbangun,” jelas pria yang lahir di Banyuwangi, 6 Agustus 1973 itu.

Kepala LKPP hingga Jadi Menteri

Sukses membangun Banyuwangi selama 2 periode, Anas kemudian diamanatkan untuk memimpin LKPP pada 13 Januari 2022. Anas mengakui pengalamannya memimpin Bupati Banyuwangi itu menjadi bekalnya membangun LKPP.

“Ketika di LKPP saya juga banyak lesson learned ketika memimpin Banyuwangi. Banyuwangi itu birokrasinya sama, tapi begitu kita tetapkan target, skala prioritas, dia ngikut. Jadi, before dan after-nya itu kalau birokrasi dan proses bisnisnya jalan, itu hasilnya kelihatan,” katanya.

Di LKPP, Anas ditarget oleh Presiden Jokowi untuk membuat 500 ribu produk e-katalog, padahal sebelum LKPP dipimpin Anas targetnya hanya 100 ribu. Dan itu pun belum tercapai, rata-rata hanya ada 52 ribu produk dalam setahun.

Untuk mencapai target itu, Anas mengakui memang tak mudah. Apalagi dengan anggaran yang sedang berjalan dan waktu yang sedikit. Anas harus menentukan prioritas dan memangkas alur proses bisnis (probis), dari tadinya delapan menjadi hanya dua probis saja.

“Saya masuk di tengah perjalanan, tentu opsinya tidak banyak. Saya tidak punya opsi mengeluh,” ucap Anas.

“Alhamdulillah, Bapak Presiden juga sangat cepat merespons. Muncul Inpres-Inpres (Instruksi Presiden) baru. Akhirnya proses bisnisnya digital, tidak perlu ketemu orang, sehingga tidak ada lagi “Pak Ogah” di tengah jalan. Maka produknya ketika 8 bulan sudah 1 juta seratus dan sekarang sudah 2 juta produk dan transaksinya sudah di atas Rp 200 triliun,” paparnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Abdullah Azwar Anas saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (22/2). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Bukan hanya memperbanyak produk e-katalog, Anas juga membuat afirmasi agar produk UMKM tidak kalah saing dengan produk kelas menengah atas dan impor. Caranya dengan membekukan produk impor yang sudah tersedia produk subsitusinya dan memberikan syarat-syarat yang mudah untuk UMKM.

“Jadi kata kuncinya adalah proses bisnis kita pangkas, yang kedua fokus berdasarkan skala prioritas, yang ketiga perlu ada sistem teknologi, dan yang keempat perlu afirmasi. Kira-kira gitu. Karena sistem teknologi, kalau tidak ada afirmasi, ini tidak ada keberpihakan untuk masyarakat. Dan alhamdulillah sekarang hampir semua kabupaten kota sudah berdiri e-katalog lokal,” katanya.

Birokrasi ringkas dan berdampak

Apa yang dikerjakan Anas di LKPP juga menjadi bekalnya memimpin Menteri PANRB. Bedanya, kata Anas, di LKPP yang diurus barang dan jasa, sedangkan di PANRB yang diurus manusia.

Anas menyebut, ada perbedaan signifikan pastinya. Bila di LKPP satu tambah satu sudah pasti dua, tetapi di Kementerian PANRB belum tentu.

“Kami diberi mandat di kementerian ini yang mengurus SDM, yang kadang 1 tambah 1 enggak sama dengan dua,” katanya.

Hal yang pertama dilakukan Anas adalah dengan menerjemahkan arahan Presiden Jokowi yang meminta birokrasi lincah dan cepat. Birokrasi jangan membuat pusing.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Abdullah Azwar Anas saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (22/2). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Anas melihat birokrasi ini lingkupnya sangat luas, bukan hanya terbatas pada ASN saja, tetapi juga ada TNI, Polri dan institusi lainnya. Oleh karena itu kolaborasi menjadi penting untuk mencapai tujuan.

“Maka kami tentukan 7 skala prioritas. Salah satunya adalah terkait dengan transformasi percepatan layanan kepegawaian yang dasar, karena saya dengar dulu orang urus naik pangkat, mutasi, pindah jabatan ini agak rumit. Nah, ini enggak boleh lagi,” katanya.

Selain birokrasi yang ringkas, Anas juga menekankan agar birokrasi itu berdampak pada masyarakat. Untuk dapat mempercepat pelaksanaan birokrasi berdampak, Kementerian PANRB menjalankan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yang terbagi empat, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta program prioritas Presiden yang terbagi dua, peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui e-katalog dan pengendalian inflasi.

“Intinya Bapak Presiden berharap bahwa birokrasi ini berdampak. Jangan sampai kita sibuk dampaknya enggak banyak ke rakyat ini. Jangan-jangan dampak kita baru 30 persen, 40 persen, padahal kita berharap dampak birokrasi bergerak ini bisa dampaknya ke rakyat bisa 90 sampai 100 persen. Kira-kira gitu,” ucap kader PDIP ini.

Berani berinovasi

Menuntaskan semua PR itu dalam waktu yang tidak banyak tentu harus ada terobosan yang dilakukan. Anas percaya bahwa semua orang bisa membuat terobosan dan perubahan.

Dan yang menentukan langkah pertama dari itu adalah bukan soal berani atau tidak, tetapi tentang mau atau tidak mau. Bila ada kemauan maka pasti akan ada pintu yang terbuka untuk menuju ke jalan perubahan.

“Saya melihat bahwa setiap orang di sekeliling kami, para deputi staf ini sebenarnya orang hebat. Tinggal kita ajak saja. Yang kedua kita monev (monitoring dan evaluasi), kita target. Dan saya melihat, setiap di kantor saya melihat ini ada sisi yang mestinya bisa jauh lebih cepat dikerjakan dan mestinya perubahan-perubahan itu bisa terjadi,” kata Anas.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Abdullah Azwar Anas saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (22/2). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Intinya, kata Anas, perubahan itu akan sukses dan sustain bila didukung oleh orang-orang sekitar. Sehingga tugas utama sebagai pemimpin adalah meyakinkan bahwa jalan yang dipilih itu adalah yang terpendek dan manfaatnya bisa cepat dirasakan rakyat.

“Inovasi itu sebenarnya adalah jalan terpendek untuk mencapai tujuan dan setiap orang tentu punya jalan pendek yang disebut inovasi, untuk menyelesaikan masalah dan tetap mencapai tujuan yang ditargetkan oleh organisasi-organisasi masing-masing. Termasuk di Kemen PANRB,” pungkas Anas.