Menteri Pengganti Edhy Prabowo Harus Paham Perikanan dan Berintegritas

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) mengenakan rompi tahanan ditampilkan dalam konferensi pers di kantor KPK, Jakarta, Rabu (25/11). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Edhy Prabowo telah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menteri KP karena kasus dugaan suap yang menimpanya saat ini. Edhy Prabowo ditangkap KPK dan kini sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus suap ekspor benih lobster.

Anggota Komisi IV DPR Fraksi PDIP Ono Surono memiliki harapan soal pengganti Edhy ke depan.

"Yang pertama, paham dulu terkait kondisi perikanan kita. Kedua, ya yang mempunyai kapasitas, kredibilitas untuk tidak melakukan kesalahan yang sama," kata Ono, Kamis (26/11).

Setelah penangkapan Edhy Prabowo, warganet menggaungkan 'Bring back Susi'. Soal banyaknya aspirasi masyarakat meminta agar kalangan profesional termasuk Susi Pudjiastuti untuk menjadi menteri Jokowi pengganti Edhy Prabowo, Ono menilai hal itu tak menjadi ukuran.

Sebab, bagi Ono, menteri pengganti, baik profesional ataupun parpol, tak menjamin akan memiliki komitmen tak melakukan kesalahan yang sama seperti Edhy Prabowo. Padahal, Komisi IV DPR sebagai mitra kerja sudah berulangkali mengingatkan.

Penyidik KPK menunjukkan barang bukti pada konferensi pers penetapan tersangka kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11) dini hari. Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

"Dia (pengganti Edhy) seorang menteri teknis adalah orang yang paham. Kedua, tadi komitmennya tinggi untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi, terlepas dari unsur partai atau profesional. Kan tidak menjamin juga kalau dia tidak punya komitmen itu," papar Ketua DPD PDIP Jabar itu.

Lebih lanjut, soal nasib regulasi ekspor benih lobster yang diterbitkan Edhy, Ono memastikan Komisi IV akan menindaklanjutinya. Karena menteri Ad Interim baru ditunjuk, maka Komisi IV akan mengevaluasi kebijakan tersebut.

"Kemarin kita juga merekomendasikan untuk mencabut sekian perusahaan sehingga ya kita lihat dulu. Tapi ya intinya komisi IV mengingatkan jangan membuat aturan yang gegabah tanpa direncanakan dengan baik yang akhirnya menimbulkan masalah," tutup Ono.

Selain mundur sebagai Menteri KP, Edhy Prabowo juga telah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum DPP Gerindra.