Menteri PPPA & Fatma Saifullah Yusuf Jenguk Korban Kekerasan Seksual Samarinda

Menteri PPPA dan Fatma Saifullah Yusuf jenguk korban kekerasan seksual ayah sambung di Samarinda. Foto: Kemensos RI

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi didampingi Istri Menteri Sosial, Fatma Saifullah Yusuf mengunjungi korban kekerasan seksual di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Samarinda, Jumat (9/5).

"Saya hadir ke sini untuk silaturahmi dengan Dinas PPPA. Kebetulan kita sedang support adik yang sedang mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan," kata Arifah, lewat keterangannya.

Ia menceritakan kondisi korban saat ini dalam keadaan sehat. Korban juga sedang mengikuti ujian sekolah.

“Ananda masih semangat untuk melanjutkan sekolah bahkan bercita-cita menjadi polisi, saya juga akan pastikan bahwa korban dalam keadaan baik dan haknya terpenuhi," katanya.

Fatma juga berkesempatan berbincang dengan korban. Ia membawakan buah tangan bagi korban.

Menteri PPPA dan Fatma Saifullah Yusuf jenguk korban kekerasan seksual ayah sambung di Samarinda. Foto: Kemensos RI

"Alhamdulillah ananda sehat, tadi juga hadir ibu kandungnya, tentu harapan saya semoga ke depan semua tetap berjalan dengan baik, dan kelak ia menjadi anak yang sukses serta tercapai cita-citanya," ujar Fatma yang membawakan buah tangan berupa peralatan lukis.

Untuk diketahui, korban yang baru berusia 13 tahun ini merupakan korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan ayah sambungnya.

Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Sungai Pinang dan ayah korban sudah di amankan. Saat ini korban telah didampingi UPTD PPA Samarinda, tetapi sehari-hari ia lebih memilih berada di rumah aman Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kaltim.

Dalam kesempatan itu, Menteri PPPA juga menyoroti program Ruang Bersama Indonesia sebagai kelanjutan dari inisiatif desa/kelurahan ramah anak dan perempuan, karena program ini menjadi wadah kolaborasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di tingkat desa, melibatkan lembaga kementerian dan partisipasi aktif masyarakat.