Menyongsong Rusia Tanpa Vladimir Putin
PerbesarTidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk kekuasaan Vladimir Putin sebagai presiden Rusia. Kedigdayaan Putin menguasai Negeri Beruang Merah selama 17 tahun akan segera berakhir. Kini, permasalahannya bukan lagi soal kapan kejayaan Putin akan berakhir, namun soal bagaimana kekuasaan itu akan usai dan seperti apa kelanjutannya.
Masa jabatan Putin masih akan bertambah panjang seiring keputusannya kembali berlaga dalam pilpres pada 2018 mendatang. Dengan popularitas yang masih amat kuat, Putin memiliki peluang yang sangat besar untuk kembali duduk di kursi presiden Rusia hingga 2024. Analisis menyebut, Putin akan memenangkan pemilu dengan torehan suara minimal 60 persen.
Namun, sekuat apapun Putin di Rusia, kekuasaan itu tetap akan ada akhirnya. Putin harus akan merelakan posisinya sebagai presiden kepada pemimpin lain. Kecuali, dia, di umur 72, dipilih kembali menjadi perdana menteri, dan enam tahun kemudian di usia 78, mengajukan diri lagi menjadi presiden.
Namun, tahun 2024 tak lagi soal Putin. Bahkan, sedari pemilu 2018 ini, Rusia sudah lebih memilih untuk memikirkan bagaimana skenario berakhirnya kepemimpinan Putin pada 2024 nanti. Putin adalah penguasa Rusia yang menguasai ekonomi dan politik dalam kepalan tangannya. Pemilu 2018 nanti jelas bukan jalan untuk menjatuhkannya.
Pemilu 2018 hanya seremoni demokrasi belaka. Dalam wawancara pada Maret 2017 --ketika belum ada kepastian apakah pemimpin berusia 65 tahun ini kembali mencalonkan diri atau tidak-- Putin bertitah layaknya pemimpin rakyat.
“Suksesor presiden akan diputuskan oleh orang-orang Rusia melalui pemilu yang demokratis dan bukan oleh siapapun,” ujar Putin kala itu dikutip dari Reuters.
6 Desember lalu, Putin mau-mau saja maju untuk jadi presiden keempat kalinya.
PerbesarPermainan Takhta
Sejak berkuasa di 2000, Putin mampu memantapkan cengkeramannya ke seluruh aspek kehidupan masyarakat Rusia. Putin sukses besar dalam mengatur kebijakan industri minyak dan gas. Tak hanya itu, ia bahkan punya otoritas mengutak-atik keuangan negara secara lebih luas.
Majalah Economist edisi 28 Oktober 2017 menggunakan ilustrasi Putin berpakaian raja dengan judul “A Tsar is born”, yang artinya “Seorang Tsar telah Lahir”. Dalam artikelnya, media asal Inggris itu menuliskan bahwa Putin memiliki marwah seorang Tsar karena mampu “memutarbalikkan kekalahan menjadi suatu kemenangan.”
Putin memimpin Rusia ketika negara itu sedang hancur oleh perang saudara melawan Chechnya pada 1999. Sementara ekonomi mereka ringsek karena krisis ekonomi 1999, Rusia juga menghadapi instabilitas karena masih mentahnya identitas bangsa pasca-Soviet.
Putin muncul dengan sebuah ide segar, yaitu sebuah manifesto berjudul “Russian on the Threshold of the Millenium”. Cita-cita ini mencakup visi untuk membangkitkan Rusia. Di tengah ekonomi dan politik domestik yang kedodoran, Putin banyak menyusupkan koleganya di KGB sebagai petinggi pemerintah dan perusahaan strategis. Kontrol atas minyak dan gas dengan cepat beralih ke genggamannya.
Kekuasaan ekonomi itu dibantu oleh aplikasi kepemimpinan politik yang kuat. Partai politik Putin, United Russia, menduduki sebagian besar kursi Federal Assembly dengan jumlah 340 dari 450 kursi tersedia. Pers pun diatur dengan ketat. Perlawanan politik, baik dari oposisi maupun minoritas, secara praktis dibungkam.
Meski keras dalam melanggengkan supremasi politiknya, Putin tetap saja memperoleh approval rate yang cukup tinggi, sebanyak 80 persen. Putin dianggap berhasil menampilkan dua karakter seorang Tsar, yaitu batiushka yang berarti kebapakan, dan grozny yang dapat diartikan sebagai mengagumkan.
Semua kekuatan itu membuat Putin tampak seperti Tsar Rusia dengan kekuasaan absolut. Sekalipun demokrasi menjadi sistem yang dianut, semua proses politik dan pemerintahan tetap berpusat pada sosok Putin.
Dari semua lakunya tersebut, Putin seakan memberi pesan: “Tanpa Putin, tak akan ada Rusia yang sekarang.”
Sehingga, masa depan kepemimpinan Rusia lagi-lagi tidak lepas dari pengaruh Putin. Bedanya, enam tahun mendatang bukan lagi soal masa depan Putin. Enam tahun ke depan adalah saatnya mencari jawaban atas masa depan Rusia.
“Pemilu kali ini tidak penting sama sekali. Orang-orang di sekitar presiden tengah bertanya-tanya siapa yang akan melanjutkan Putin. Inilah yang melatari sebuah pertarungan baru: pertarungan untuk menduduki tempat di dalam sistem selepas Putin,” ujar Gleb O. Pavlovsky, analis politik dan mantan konsultan pemerintah Rusia, kepada New York Times.
PerbesarOposisi Ompong
Sebenarnya, Rusia tidak sedang kekurangan tokoh untuk meneruskan kepemimpinan nasional. Secara resmi mereka adalah negara demokrasi yang memiliki berbagai partai politik. Meski didominasi United Russia, partai-partai oposisi tetap hadir menggeliat di dalam gedung parlemen.
Oposisi terdiri dari beberapa partai, seperti: Partai Komunis, Partai Liberal Democratic, A Just Russia, dan partai-partai kecil lainnya. Dua partai yang disebut di awal hampir pasti kembali menantang petahana. Partai Komunis mengajukan pimpinannya, Gyenadi Zyuganov, sedangkan Liberal Democratic mengusung tokoh nasionalis, Vladimir Zhirinovsky.
Namun, seperti yang sudah-sudah, partai politik bukanlah cara yang ampuh untuk menjungkalkan Putin dan partai penguasa. Dalam pemilu sebelumnya, Zhirinovsky hanya mampu menggaet suara sebanyak 6,2 persen. Sedangkan, Partai Komunis dan Zyuganov sedikit lebih beruntung dengan torehan 17,2 persen.
Angka tersebut tetap saja tak berarti banyak saat melawan dominasi Putin. Laki-laki kelahiran 7 Oktober 1952 itu dengan mudah memenangkan lebih dari 60 persen suara dalam pemilu terakhir.
Tantangan justru muncul dari aktivis jalanan dan partai-partai kecil. Putin lebih sering kebakaran jenggot ketika tokoh dari partai-partai gurem maju ke gelanggang pertarungan kekuasaan. Sebut saja Grigory Yablinskhy dari Partai Yabloko; mantan Menteri Keuangan Aleksei Krudin yang menjadi favorit negara Barat; serta Mikhail Kasyanov dari Partai Parnas.
Tokoh dari partai kecil cenderung memiliki sikap yang lebih nekat untuk menyerang rezim penguasa. Nama mereka memang tak ada di parlemen. Namun, justru karena itu mereka aktif dan garang beraksi di jalanan.
PerbesarNamun, dari itu semua, ada satu orang yang cukup menonjol dibanding lainnya. Ia adalah Alexei Navalny, seorang aktivis yang kemudian mengambil panggung langsung di dunia politik.
Navalny dikenal luas sebagai aktivis antikorupsi Rusia yang membongkar skandal rasuah Putin dan kroni-kroninya. Namanya mulai dikenal dalam sebuah aksi massa di Moskow tahun 2009.
Navalny tidak gentar dengan serangan balik pemerintah. Hampir 10 tahun waktunya ia habiskan untuk satu tujuan, yaitu menjungkalkan rezim Vladimir Vladimirovich Putin.
Konsistensi gerakan Navalry adalah dengan menyuarakan agenda antikorupsi yang ia sebut sebagai penyakit di balik rezim Putin. Pada 2011, ia mendirikan yayasan monitoring antikorupsi. Lembaga ini kemudian menjadi senjata Navalny melancarkan agenda politiknya. Salah satunya adalah dengan melempar isu bahwa perdana menteri Rusia Dimitry Medvedev terlibat dalam skandal korupsi.
Akibatnya, politisi berusia 41 tahun ini beberapa kali dijebloskan ke penjara oleh rezim Putin. Kriminalisasi terakhir terjadi pada Oktober 2017 ketika ia ikut dalam demonstrasi massa di Moskow, atau hukuman ketiga yang diterima Navalny sepanjang tahun 2017.
Hukuman ini di satu sisi semakin membangun citra Navalny sebagai pahlawan heroik bagi mereka yang tertindas. Bagi sebagian masyarakat dan pembenci Putin, Navalny adalah harapan. Ditambah lagi, tekadnya untuk mencalonkan diri ke pilpres 2018 sudah mulai membuat resah musuh-musuhnya.
Akan tetapi, Putin tetaplah Putin dengan tangan besinya. Kasus hukum yang menjerat Navalny adalah sebuah tindakan kriminal. Predikat sebagai residivis pembangkang membuat jalannya untuk berhadapan dengan Putin di pemilu presiden terancam batal.
Boneka Kuat Melawan Oposisi
Guncangan dari kelompok oposisi jelas merupakan ancaman serius. Meski begitu, harus diakui bahwa tokoh-tokoh oposisi yang ada masih jauh dari harapan untuk menyaingi dominasi Putin.
Di luar lawan politik Putin, sejumlah politisi yang dekat dengan Putin justru telah mengambil ancang-ancang dalam persaingan suksesi. Sejak 2017, nama-nama tersebut telah berusaha mencari muka di hadapan Putin.
Mengutip BMI Research, terdapat dua kandidat kuat yang akan dipertimbangkan Putin menggantikan posisinya. Mereka adalah wali kota Moskow Sergei Sobyanin, atau Menteri Pertahanan Sergei Shoigu.
Kedua tokoh disebut sebagai sosok yang sempurna untuk Putin. Sang pemimpin membutuhkan penerus yang bisa ia kendalikan ketika kelak ia pensiun sebagai presiden. Sementara di satu sisi, pemimpin itu juga harus dominan dan mampu mengungguli oposisi-oposisi.
Dipastikan, tokoh oposisi akan semakin menggeliat seiring berjalannya waktu. Ancaman tidak hanya terdiri dari orang-orang yang tidak betah lagi hidup dalam belenggu tangan besi Putin --namun juga orang-orang yang selama ini ikut menyokong kekuasaannya yang juga memiliki keresahan dalam diam.
PerbesarSuasana gaduh terdengar di balik tembok Kremlin. Tokoh-tokoh ring satu Putin sendiri saling sikut satu sama lain. Kasus terakhir yang hangat diperbincangkan adalah sidang kasus korupsi mantan menteri ekonomi Aleksei V. Ulyukayev. Dalam risalah pembelaannya, Ulyukayev menganggap kasusnya adalah bentuk pengkhianatan politik.
Ulyukayev disebut melakukan penyalahgunaan wewenang karena meminta uang sebanyak 2 juta dolar AS dari perusahaan minyak Rosneft. Ia menolak tuduhan tersebut karena pemimpin perusahaan, Igor Sechin, dianggap melancarkan operasi khusus untuk menghancurkan namanya. Sechin adalah kawan lama Putin yang pernah menjabat kepala Kantor Biro Intelijen Rusia.
Kasus ini hanya satu dari sekian banyak pertarungan yang terjadi di lingkaran terdekat Putin. New York Times setidaknya mencatat ada 50 hingga 60 pejabat yang saling sikut untuk cari muka di hadapan Putin.
=============== Simak ulasan mendalam lainnya dengan mengikuti topik Outline!