Mereka yang Dicopot dari DPR RI Usai Demo Besar Berujung Kericuhan

kumparanNEWSverified-green

ยทwaktu baca 3 menit

comment
6
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Ahmad Sahroni Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Ahmad Sahroni Foto: Dok. Istimewa

Sejumlah politisi dicopot dari DPR RI usai adanya aksi demonstrasi besar di Jakarta dan sejumlah daerah. Mereka dicopot usai dinilai menyinggung dan mencederai perasaan rakyat.

Siapa saja?

Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengumumkan pencopotan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan DPR RI fraksi Partai Nasdem. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Hermawi F. Taslim dalam keterangan pers pada Minggu (31/8).

Hermawi menjelaskan, Partai NasDem menjadikan aspirasi masyarakat acuan utama dalam perjuangan.

"Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari pada wakil rakyat khususnya Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem," kata Hermawi.

Nafa Urbach Foto: Yurika Kencana/kumparan

Berdasarkan pertimbangan itu, NasDem resmi mencopot Sahroni dan Nafa Urbach dari jabatan Anggota DPR.

"Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem," ucap dia.

Tak hanya dicopot, massa yang marah juga menjarah rumah Sahroni dan Nafa Urbach. Rumah mereka dirusak, barang-barang yang berada di rumah dijarah.

Kondisi rumah Nafa Urbach usai dijarah di Bintaro, Tangerang Selatan, Minggu (31/8/2025). Foto: Zamachsyari/kumparan
Sejumlah warga mendatangi rumah Ahmad Sahroni di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (30/8/2025). Foto: Jonathan Devin/kumparan

Eko Patrio dan Uya Kuya

Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Eko Patrio dan Uya Kuya juga dinonaktifkan sebagai Anggota DPR oleh PAN. Keputusan itu disampaikan melalui keterangan pers resmi PAN pada Minggu (31/8).

"Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025," demikian pernyataan tersebut.

Eko dan Uya sebelumnya diperbincangkan karena video joget mereka di Sidang Tahuan DPR/MPR 15 Agustus lalu.

kumparan post embed

Selain dicopot dari DPR, rumah keduanya juga dijarah oleh massa pada Sabtu (30/8) malam. Rumah mereka dirusak, barang-barangnya diambil. Berikut poretnya:

Massa mulai memasuki rumah Anggota DPR RI Eko Patrio di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (30/8/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan
Kondisi rumah Anggota DPR Surya Utama atau Uya Kuya di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Minggu (31/8/2025). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Adies Kadir

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (8/7/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Wakil Ketua DPR Adies Kadir turut dicopot sebagai anggota DPR RI.

"Berdasarkan pertimbangan itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025," demikian surat pernyataan pencopotan Adies yang ditandatangani Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekjen Ahmad Sarmuji, Minggu (31/8).

DPP Partai Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan partai. Menurutnya, seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

"Golkar menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ketika mereka memperjuangkan aspirasi," lanjutnya.

Sebelum, pernyataan Adies soal tunjangan rumah DPR Rp 52 juta, dan tunjangan bensin Rp 7 juta memicu polemik di publik. Adies kemudian meralat pernyataannya dan menyebut tidak ada tunjangan sebesar itu.

Hal ini kemudian menjadi salah satu memicu kemarahan masyarakat berujung demo di mana-mana.

"Di sisi lain, DPP Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi Anggota DPR RI dari Partai Golkar," tutup dia.

***

PESAN REDAKSI:

Demonstrasi merupakan hak warga negara dalam berdemokrasi. Untuk kepentingan bersama, sebaiknya demonstrasi dilakukan secara damai tanpa aksi penjarahan dan perusakan fasilitas publik.