Cover Lipsus Merongrong Koalisi Anies

Merongrong Koalisi Anies (1)

6 Februari 2023 14:35 WIB
·
waktu baca 13 menit
comment
9
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Oktober 2022, Sandiaga Uno—Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif—menemui Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman. Kunjungan itu berlangsung beberapa waktu usai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capresnya pada 3 Oktober 2022.
Kala itu, PKS dan Demokrat sudah santer dikabarkan akan bergabung dengan NasDem untuk membentuk koalisi guna mengusung Anies di Pilpres 2024. Sumber kumparan di internal tiga partai tersebut bercerita, saat itu Sandiaga menawari Sohibul Iman agar PKS bergabung ke pemerintahan Jokowi—yang tersisa tak sampai dua tahun lagi.
Tawaran itu disinyalir sebagai bujukan agar PKS tak memberikan tiket pencapresan ke Anies. Namun, PKS bersikap tegas: akan tetap jadi oposisi sampai akhir periode Jokowi.
PKS kemudian justru menawari Sandi bergabung dengan mereka untuk menjadi cawapres Anies. Kebetulan, Anies dan Sandi pernah berpasangan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan PKS serta Gerindra pula yang mengusung mereka di Pilgub DKI Jakarta 2017.
Namun, Sandi menolak tawaran untuk berpasangan lagi dengan Anies.
Sandiaga Uno bersama Sohibul Iman dan Salim Segaf saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di DPP PKS, Jakarta, 13 Januari 2019. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Akhir Oktober 2022 itu, kabar bahwa PKS mendapat tawaran dua kursi menteri di kabinet Jokowi telah beredar. Namun, ketika itu PKS tak secara gamblang mengakui adanya tawaran tersebut.
“Kalaupun ada tawaran tersebut, maka sikap PKS sudah jelas, yaitu mengucapkan terima kasih saja,” kata Sohibul, diplomatis.
Tiga bulan kemudian, pada akhir Januari 2023, barulah PKS membenarkan pernah ditawari kursi menteri oleh lingkaran Istana. Pengakuan itu disampaikan PKS di tengah berembusnya isu reshuffle kabinet pada 1 Februari.
“[Partai penyokong Anies] ditawari semua [kursi menteri]. Enggak ada masalah,” ujar Sekjen PKS Habib Aboe Alhabsyi, Jumat (20/1), menjelang terbentuknya Koalisi Perubahan yang beranggotakan NasDem, Demokrat, dan PKS.
“Enggak ada masalah” yang dimaksud Aboe itu ialah bahwa partai-partai pendukung Anies tetap bersiteguh dengan capres pilihan mereka: Anies Baswedan.
Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi bertandang ke Demokrat usai menyambangi NasDem Tower, Rabu (22/6/2022). Foto: Dok. Istimewa
Ketua DPP PKS Ahmad Mabruri menyatakan, meski partainya mendapat tawaran masuk kabinet Jokowi, mereka akan konsisten menjalankan hasil Musyawarah Nasional V PKS pada akhir November 2020 yang mengamanatkan partai agar tetap di jalur oposisi hingga rezim Jokowi selesai.
“Sampai pemerintahan Jokowi berakhir, kami tetap oposisi. Kalaupun ada tawaran-tawaran untuk masuk koalisi pemerintah, harus musyawarah lagi. [Kalau mau menerima tawaran itu], harus menghapus hasil musyawarah yang sebelumnya,” ucap Mabruri kepada kumparan, Kamis (2/2). PKS tak berniat untuk melakukannya.
Perihal Sandiaga berperan sebagai utusan Istana yang menemui PKS, ditanyakan oleh kumparan kepadanya. Namun, orang dekat Sandiaga, Yuga Aden, menyatakan bahwa Sandi belum bersedia berkomentar.
Prabowo memberi selamat kepada Anies Baswedan dalam pelantikan Gubernur DKI Jakarta. Foto: Antara/Wahyu Putro A
Pada kesempatan lain, Sandi sempat mengungkit perjanjian internal antara dia, Anies, dan Prabowo Subianto. Perjanjian itu, menurutnya, dibuat sehari sebelum Anies dan dia mendaftar sebagai paslon di Pilgub DKI Jakarta 2017.
Sandi enggan membuka isi perjanjian tersebut dengan alasan dokumennya dipegang oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dan Ketua DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Namun, perjanjian itu disebut-sebut merupakan gentlemen’s agreement antara Anies, Prabowo, dan Sandi; salah satunya bahwa Anies tak akan maju capres bila Prabowo masih mencalonkan diri sebagai presiden.
“Perjanjian itu menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu—kami mencalonkan [diri di Pilgub DKI], kepentingan yang Pak Prabowo harapkan dari kami berdua," kata Sandi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1).
Sudirman Said, jubir Anies Baswedan. Foto: Amrizal Papua/kumparan
Di sisi lain, menurut jubir Anies, Sudirman Said, tak pernah ada perjanjian terkait pilpres antara Anies, Prabowo, dan Sandi seperti isu yang beredar. Setahu Sudirman, perjanjian yang ada ialah terkait uang antara Anies dan Sandi untuk modal kampanye Pilgub DKI Jakarta 2017. Utang Anies ke Sandi akan dianggap lunas jika memenangi pilgub tersebut.
Berbagai isu yang muncul seiring deklarasi dukungan ke Anies lantas dianggap sebagai upaya untuk merongrong Anies dan partai-partai pengusungnya di Koalisi Perubahan.
Tawaran kursi menteri, misalnya, tak hanya menyasar PKS, tapi juga Demokrat—yang punya sejarah tak harmonis dengan partai penguasa. Asal Demokrat mau meninggalkan Anies, terbuka jalan untuk kembali ke pemerintahan.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief pernah menyampaikan adanya upaya-upaya menjegal koalisi Anies oleh kekuatan tak kasatmata yang ia sebut “burung hantu”.
“Kekuatan tak terlihat yang disebut Andi Arief sebagai burung hantu yang terus berupaya menggerogoti atau menggagalkan koalisi itu sesuatu yang nyata, walau pembuktiannya pasti susah,” kata Deputi Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani kepada kumparan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (1/2).
AHY dan Anies Baswedan melambaikan tangan saat menonton konser Dewa 19 di JIS, Sabtu (5/2/2023). Foto: Instagram/@agusyudhoyono
Pelbagai cara untuk merongrong koalisi Anies, ujar Sudirman Said, sudah berlebihan. Mulai dari ajakan kepada anggota Koalisi Perubahan untuk bergabung dengan koalisi lain, masuk ke pemerintahan, sampai menawarkan biaya politik.
“Kami rasakan betul usaha untuk membuat Pak Anies tidak bisa maju capres itu sangat keras. Baik berupa tekanan, godaan, iming-iming, ajakan… Semua itu sebetulnya wajar-wajar saya dalam politik, tapi dosisnya kali ini berlebihan,” kata Sudirman.
Serbuan tekanan dan godaan inilah yang akhirnya mendorong Demokrat dan PKS untuk menyatakan dukungan pencapresan kepada Anies Baswedan di hadapan publik.
Demokrat maju lebih dulu pada 25 Januari. Ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono, merilis dukungan partai kepada Anies sebagai bakal capres 2024.
“Bagi Demokrat, Mas Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan,” ujar AHY melalui keterangan tertulis.
Anies Baswedan (kedua dari kiri, memunggungi kamera) bertemu elite Demokrat, NasDem, dan PKS di kediamannya. Foto: Dok. Ketua DPP NasDem Willy Aditya
Lima hari kemudian, 30 Januari, giliran PKS mendeklarasikan dukungan kepada Anies. Pengumuman itu disampaikan Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Sohibul Iman, atas restu Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
Deklarasi itu akan diresmikan dalam rapat Majelis Syura yang digelar bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional PKS pada 24 Februari.
“Kami sangat merasakan dinamika dan ekspektasi publik terkait terbentuknya koalisi pendukung Bapak Anies Rasyid Baswedan,” kata Sohibul di Gubug Makan Mang Engking Soetta, Tangerang.
Dukungan itu membuat Anies menjadi bakal capres pertama yang mendapat kepastian berlaga di Pilpres 2024, sebab gabungan NasDem-Demokrat-PKS telah melampaui ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20% kursi DPR.
“Dengan pengumuman itu, secara resmi Pak Anies sudah mengantongi dukungan yang cukup untuk berproses lebih lanjut: mendaftar sebagai calon presiden pada waktunya,” kata Sudirman.
PKS deklarasikan Anies capres, Senin (30/1). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Deklarasi Anies sebagai bakal capres PKS pada Senin malam itu turut dihadiri Jubir Anies, Sudirman Said, serta Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya. Namun, perwakilan NasDem tak terlihat di lokasi.
Menurut Sudirman, sedianya Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto ikut dalam konferensi pers PKS, namun ia berhalangan karena masih memimpin rapat Komisi VII DPR. Sementara perwakilan NasDem, Ketua DPP Willy Aditya, masih mendampingi Anies dalam safari politik ke NTB.
“Karena beliau (Sugeng) memimpin rapat komisi dan ada urusan urgent dengan [Ketua Umum NasDem] Pak Surya Paloh, jadi akhirnya enggak sempat hadir,” jelas Sudirman.
Anies dan AHY bersama tim kecil Koalisi Perubahan di DPP Partai Demokrat, Kamis (2/2). Foto: Partai Demokrat
Ketidakhadiran NasDem dalam konferensi pers penting PKS itu tak ayal memunculkan berbagai spekulasi soal komitmen partai tersebut dalam Koalisi Perubahan. Di sisi lain, pengumuman dukungan PKS ke Anies pun dipandang janggal karena terkesan tergesa-gesa.
PKS seperti tak mau kehilangan momentum setelah Demokrat menyatakan dukungan ke Anies pada Rabu, 25 Januari. Terlebih, pada saat bersamaan, NasDem seolah-olah bermanuver ke sana ke mari sehingga menimbulkan kecemasan di internal Koalisi Perubahan.
Sehari sesudah dukungan Demokrat untuk Anies, Kamis, 26 Januari, pengurus DPP NasDem siang-siang menyambangi Sekretariat Bersama Gerindra-PKB di kawasan Menteng. Sore harinya, Ketua Umum NasDem Surya Paloh dipanggil Jokowi di Istana Negara. Pertemuan empat mata antara keduanya berlangsung sejam lebih.
Esoknya, Jumat, 27 Januari, perwakilan PKS, Demokrat, dan NasDem berkumpul di kediaman Anies di Lebak Bulus. Malamnya, Sohibul Iman, Sudirman Said, dan Iftitah dari Demokrat berangkat ke Turki untuk menemui dua petinggi PKS—Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu—yang sedang kunker dan umrah.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Foto: PKS
Sabtu malam, 28 Januari, rombongan Sohibul Iman-Sudirman Said-Iftitah tiba di Istanbul, Turki, dan berdiskusi panjang dengan Salim Segaf dan Ahmad Syaikhu.
Sohibul memohon izin untuk mempublikasikan hasil keputusan Majelis Syura PKS yang mendukung Anies sebagai capres, meski deklarasi resmi secara organisasi baru akan dilakukan saat Rakernas PKS 24 Februari.
“Pak Sohibul Iman minta izin [kepada Salim Segaf dan Ahmad Syaikhu] bahwa sekembali ke tanah air, pada kesempatan pertama, akan mengumumkan keputusan PKS,” ujar Sudirman menceritakan inti pertemuan di Turki kepada kumparan.
Restu diberikan. Tanpa membuang waktu, Senin dini hari, 30 Januari, Sohibul-Sudirman-Iftitah kembali ke Jakarta. Mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta malam hari, dan malam itu pula Sohibul Iman menyampaikan dukungan PKS untuk Anies Baswedan.
Ilustrasi: kumparan

Demi Mengunci Koalisi

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menganalisis bahwa deklarasi PKS yang tergesa-gesa tak lepas dari langkah NasDem yang bertandang ke Sekber Gerindra-PKB serta bertemu Jokowi.
“Manuver NasDem sudah mulai agak mengkhawatirkan bagi PKS dan Demokrat,” ucap Pangi.
Arah angin koalisi dikhawatirkan berubah dan mengancam tiket Anies di Pilpres 2024.
Terlebih, NasDem berada di dua kaki—masih di dalam koalisi pemerintahan Jokowi meski juga anggota Koalisi Perubahan yang didominasi oposan. Belum lagi kenyataan bahwa Anies yang kini diusung NasDem dikenal luas sebagai sosok antitesis Jokowi.
Jokowi dan Anies meninjau Sirkuit JIEC di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Senin (25/4). Foto: Instagram/@aniesbaswedan
Persoalan politik juga dicemaskan berkelindan dengan perkara hukum. Misalnya, kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G Kominfo yang ikut menyeret nama Johnny G. Plate—Menkominfo yang juga Sekjen NasDem.
Keamanan hukum dan politik menteri-menteri NasDem dikhawatirkan “menyandera” independensi partai itu dalam bersikap. Oleh sebab itu Demokrat dan PKS bergerak cepat mengunci soliditas Koalisi Perubahan dengan segera mengumumkan dukungan ke Anies, menyusul deklarasi serupa yang lebih dulu dilakukan NasDem pada Oktober 2022.
Kepala Departemen Politik dan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes berpandangan, deklarasi PKS menjadi penentu kepastian Koalisi Perubahan.
“Mereka dengan cepat memastikan dukungan kepada Anies untuk menepis spekulasi-spekulasi di eksternal bahwa koalisi ini enggak solid,” kata Arya.
Dengan deklarasi tersebut, praktis kini NasDem, Demokrat, dan PKS sudah terkunci dalam sebuah koalisi. Walau politik bergerak dinamis dan segala kemungkinan bisa terjadi ke depannya, namun risiko politik untuk mundur dari koalisi baru ini dianggap cukup besar, sebab internal koalisi sudah membahas jauh soal cawapres Anies hingga platform kabinet bila mereka memenangi pemilu.
“Mereka sudah mempertaruhkan banyak hal untuk membuat koalisi ini bisa solid,” ucap Arya.
Ketua DPP PKS Ahmad Mabruri. Foto: kumparan
Ketua DPP PKS Ahmad Mabruri tak menampik bahwa partainya mempercepat deklarasi untuk merespons rangkaian peristiwa politik yang terjadi sebelumnya, termasuk pertemuan Surya Paloh dan Jokowi. Walau demikian, tegas Mabruri, Koalisi Perubahan memang tetap solid mengusung Anies.
Deputi Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani menyatakan, deklarasi dukungan partainya dan PKS ke Anies tidaklah terburu-buru, sebab mereka telah enam bulan penuh berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Anies untuk persiapan Pilpres 2024.
Deklarasi itu pun sudah sesuai dengan estimasi waktu yang direncanakan, yakni sekitar setahun sebelum hari pencoblosan pada 14 Februari 2024. Sementara perihal cara penyampaian dukungan yang dianggap kurang lazim hanyalah persoalan gaya dari masing-masing partai.
Anies Baswedan di DPP PKS (30/10/2022). Foto: Dok. PKS
Sudirman Said menyatakan, deklarasi PKS yang dipandang tergesa-gesa sebenarnya sudah direncanakan dan disetujui seluruh parpol anggota Koalisi Perubahan, termasuk NasDem yang berhalangan hadir.
Juru runding dari masing-masing partai sepakat menyambut momentum dukungan Demokrat pada 25 Januari dengan melanjutkannya ke PKS.
Namun, menurut Sudirman, deklarasi berdekatan Demokrat dan PKS itu bukanlah respons atas aktivitas politik NasDem belakangan, sebab pencapresan Anies oleh Koalisi Perubahan adalah hal yang berbeda dengan urusan NasDem dan koalisi Jokowi.
“Wajar seorang pimpinan partai anggota koalisi pemerintah bertemu dengan presiden yang memimpin pemerintahan. Apa pun yang dibicarakan, itu sesuatu yang harus dihormati,” ucap eks Menteri ESDM tersebut.
Jokowi dan Surya Paloh di HUT ke-8 NasDem. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

NasDem Bantah Gamang

NasDem menegaskan, kunjungan pengurus mereka ke Sekber Gerindra-PKB, pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, maupun pertemuan Paloh dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, tidak terkait dengan pencapresan Anies.
Pertemuan itu, salah satunya, untuk membahas dan mengingatkan komitmen 8 parpol di DPR dalam menolak sistem pemilu proporsional tertutup yang membuat rakyat tidak bisa memilih wakil-wakilnya secara langsung dalam pemilu legislatif karena yang dipilih hanya parpol.
Hal tersebut dibenarkan Airlangga usai bertemu Paloh di Kantor DPP Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (1/2),
“Partai Golkar dan Partai NasDem terus mendorong agar pemilihan umum dilakukan secara terbuka,” ujar Airlangga.
Surya Paloh dan Airlangga Hartarto. Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO
Sementara pertemuan Paloh dengan Jokowi, menurut NasDem, sekadar temu kangen setelah sekian lama tak bertemu—meski tentu ada pula pembahasan politik di dalamnya. Bahkan, pertemuan itu adalah yang peratama bagi Paloh-Jokowi sejak NasDem mendeklarasikan dukungan ke Anies pada 3 Oktober 2022.
“Ini dua tokoh yang kangen-kangenan, bagai kakak-adik yang kurang lebih tiga bulan tidak berkomunikasi, lantas berkomunikasi dengan sangat baik,” kata Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto di kediaman Anies, Jumat (27/1).
Jokowi sendiri enggan membeberkan isi pertemuannya dengan Surya Paloh. Namun, ia mengatakan bahwa urusan capres NasDem adalah ranah partai politik dan koalisinya sehingga ia tak ikut campur soal itu.
“Jangan sering dihubung-hubungkan dengan Istana. Dikit-dikit dengan Istana. Istana pekerjaannya banyak,” kata Jokowi, Selasa (31/1).
Pertemuan Paloh dan Luhut di London. Foto: Instagram/@petergontha
Dua bulan sebelum bertemu Jokowi, pertengahan Desember 2022, Paloh bertemu dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di London, Inggris. Pertemuan itu disebut membahas politik kebangsaan. Rumor berembus bahwa saat itu Paloh tengah berusaha untuk bertemu Jokowi.
Namun hal itu ditampik oleh petinggi NasDem. Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali mengatakan, Luhut kala itu bertemu Paloh bukan dalam kapasitas sebagai utusan Jokowi.
Sementara Wakil Ketua Dewan Pakar NasDem Peter Gontha yang mengikuti pertemuan itu menyatakan, Paloh dan Luhut punya kepentingan sama meski memiliki pandangan berbeda soal penerus Jokowi.
“Keduanya tulus ingin agar stabilitas terjaga meski mempunyai jagoan yang berbeda,” kata Gontha dalam akun Instagramnya.
Paloh dan Luhut kembali bertemu di sebuah restoran di Jakarta pada 3 Februari 2023. Gontha kembali ikut dalam pertemuan tersebut, dan menyiratkan bahwa kedua tokoh berdiskusi terkait kepemimpinan nasional.
Paloh bertemu Luhut lagi di Jakarta. Foto: Instagram/@petergontha
Ketua DPP NasDem Willy Aditya meminta semua pihak untuk tidak berpersepsi negatif terhadap partainya yang menemui berbagai parpol dan tokoh, sebab langkah itu bertujuan untuk menjaga silaturahmi politik.
NasDem juga membantah gamang dalam pencalonan Anies. Sebaliknya, menurut Willy, NasDem berkomitmen penuh mengusung Anies dalam Pilpres 2024. Apalagi NasDem adalah partai yang pertama kali mendeklarasikan Anies sebagai capres, bahkan membawa Anies bersafari ke berbagai daerah untuk mendekatkannya kepada masyarakat.
“Pak Surya [Paloh] selalu berpesan kepada saya dan Mas Sugeng [Suparwoto] yang berada di tim kecil: sekali layar berkembang, surut kami berpantang. Itu adalah moralitas politik yang selama ini kami kedepankan. Kalau toh ada silaturahmi ke beberapa partai lain, itu dalam rangka biar demokrasi kita tidak setback ke zaman kegelapan,” jelas Willy.
Sudirman Said menyatakan, deklarasi dukungan yang sudah lengkap dari ketiga partai anggota Koalisi Perubahan membuat suasana makin hangat dan memperkuat rasa saling percaya. Meski demikian, menurut sumber di internal koalisi tersebut, masih ada yang mempertanyakan kesungguhan dukungan PKS untuk Anies.
Sumber itu berkata, pihak yang mempertanyakan keseriusan PKS adalah salah satu partai pendukung pemerintah. Elite partai tersebut meminta bertemu petinggi PKS sehari sesudah deklarasi untuk bertanya apakah dukungan untuk Anies itu sudah final.
Keterangan itu dibenarkan oleh Sudirman Said. “Memang besoknya masih ada yang bertanya dari pihak lain: ‘Apakah keputusan ini sudah final? Apakah masih bisa dikoreksi lagi?’”
“Jadi memang tidak berhenti ini gangguannya, tapi itu hal yang lumrah,” imbuh Sudirman.
Selanjutnya, masing-masing ketua umum partai anggota Koalisi Perubahan akan menandatangani piagam koalisi, menggelar deklarasi bersama, dan menetapkan sekretariat bersama. Ketiga parpol juga terus berdiskusi mengenai sosok cawapres yang pas untuk mendampingi Anies.
“Kami dulu diisukan tidak mungkin membentuk bahtera [koalisi]. Nah, sekarang bukan saja sudah terbentuk, tapi siap berlayar menuju Pilpres 2024,” tutup Sudirman.
Ilustrasi: kumparan
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten