Mesir Tolak Rencana Trump Pindahkan Warga Gaza ke Negaranya

Foto udara warga Palestina menunggu untuk diizinkan kembali ke rumah mereka di Jalur Gaza tengah, Minggu (26/1/2025). Foto: Stringer/REUTERS

Mesir menolak pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menginginkan warga Palestina direlokasi ke negaranya.

“Mesir terus mendukung keteguhan hati rakyat Palestina di tanah mereka,” kata Kementerian Luar Negeri Mesir, dikutip dari AFP, Senin (27/1).

Mesir menyatakan menolak segala pelanggaran terhadap hak-hak tidak dapat dicabut, baik melalui pemukiman maupun aneksasi tanah.

“Atau melalui penggusuran penduduk di tanah tersebut melalui pemindahan paksa atau pencabutan penduduk Palestina dari tanah mereka, baik itu sementara atau jangka waktu panjang,” kata pernyataan Kemlu.

15 bulan setelah perang, Trump mengatakan Gaza telah menjadi tempat pembongkaran. Sehingga, dia ingin agar Mesir dan Yordania dapat menerima warga Palestina.

“Memindahkan penduduk Gaza dapat dilakukan sementara atau jangka waktu panjang,” kata Trump.

Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi menyampaikan pernyataan saat pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Al Ittihadiya, Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024). Foto: Mentari Dwi Gayati/ANTARA FOTO

Sejak dimulainya perang Israel-Hamas pada Oktober 2023, kedua negara telah memperingatkan rencana untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza ke Mesir dan warga Tepi Barat ke Yordania.

Sejalan dengan pernyataan Kairo, Liga Arab mengatakan bahwa pemindahan paksa dan pengusiran orang-orang dari tanah mereka dapat disebut sebagai pembersihan etnis.

“Upaya untuk memindahkan warga Palestina dari tanah mereka, baik itu pemindahan, aneksasi atau perluasan pemukiman, terbukti telah gagal di masa lalu,” kata Liga Arab dalam pernyataannya.

Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, yang menurut Trump akan segera diajak berkomunikasi, telah berkali-kali mengingatkan bahwa pemindahan bertujuan memberantas perjuangan untuk negara Palestina.

Sisi menyebut rencana tersebut sebagai garis merah yang akan mengancam keamanan nasional Mesir.

Kementerian Luar Negeri Mesir mendesak penerapan solusi dua negara, yang Kairo sebut akan mustahil dilakukan jika warga Palestina dipindahkan dari wilayah mereka.