Meski Dana Parpol Ditambah, KPK Tak Jamin 100% Korupsi Sirna

Konferensi pers KPK, LIPI, dan Parpol terkait dengan rekomendasi pendanaan bagi parpol oleh Pemerintah, Rabu (11/12). Foto: Lutfan Darmawan/kumparan

KPK bersama LIPI telah merampungkan kajian penambahan dana partai politik oleh pemerintah. Adapun besaran ideal dalam kajian itu yang harusnya diberikan pemerintah kepada parpol sebesar Rp 8.461 per suara.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, mengatakan pentingnya menaikkan dana parpol sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi. Sebab, KPK sadar biaya politik mahal, sehingga apabila ditanggung pemerintah, kader parpol yang masuk ke pemerintahan bisa bekerja dengan baik.

"Harapan kita supaya nanti para personel sudah duduk di legislatif ataupun para kepala daerah atau di menteri pemerintahan lainnya tidak ada lagi beban-beban seperti ini tidak memberatkan mereka sehingga mereka nanti bekerja dengan baik," kata Basaria di Gedung KPK, Rabu (11/12).

Konferensi pers KPK, LIPI, dan Parpol terkait dengan rekomendasi pendanaan bagi parpol oleh Pemerintah, Rabu (11/12). Foto: Lutfan Darmawan/kumparan

Selain itu, Basaria juga mengatakan harapannya dana parpol ini bisa terealisasi awal Januari 2020. Selain itu, dengan adanya dana ini, harapannya partai politik bisa bersih dari tindak pidana korupsi.

Meski demikian, Basaria mengakui tidak ada jaminan kenaikan dana parpol itu menjamin korupsi tidak akan terjadi. Ia menyebut bahwa hal tersebut bagian upaya dari pencegahan

"Jaminan ini sudah barang tentu kita tidak bisa jamin 100 persen orang itu harus baik. Tapi salah satu cara upaya pencegahan yang dilakukan KPK dengan cara seperti ini. Karena kita tahu partai politik itu membutuhkan biaya operasional dan biaya lain-lainnya," ujar dia.

Respons Parpol

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Golkar, Lodewijk Paulus, mendukung realisasi penambahan dana bantuan dari pemerintah kepada partai politik. Menurut dia, anggaran ini sejalan dengan intruksi Ketum Golkar Airlangga Hartarto dalam menciptakan partai yang modern.

"Ada tiga poin terkait hal tersebut. Pertama kita menuju partai modern salah satu sumber anggarannya harus jelas. Kedua, partai Golkar ancang-ancang tentang pelaksanaan Pilkada 2020 tanpa uang mahar dan ketiga partai Golkar komitmen jadi partai yang bersih," kata Lodewijk.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F Paulus. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Sementara, Wakil Bendahara Umum bidang internal PDI Perjuangan, Rudianto Tjen, mengatakan partai politik merupakan tempat kaderisasi penyelenggara pemerintahan. Sehingga dalam menghasilkan kader berkualitas, harus ditopang dana yang cukup.

"Dengan kajian KPK bersama LIPI dan kawan-kawan kita harapkan bahwa kajian ini bisa segera direalisasi sehingga parpol mandiri dalam keuangan. Kalau parpol mandiri dalam keuangan, tentu saja kita bisa mengatur segalanya dan memberikan kaderisasi pada kader-kader kita," kata dia.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bendahara Umum PKS, Mahfudz Abdurrahman. Ia menyebut tambahan dana ini bisa memberikan dukungan bagi kinerja parpol ke depannya.

"Kami sadar betapa mahalnya harga berdemokrasi di negeri ini. Kemudian ketika dapat pendanaan dari APBN meskipun dalam persentase lebih kecil dari negara lain tetapi mudah-mudahan ini akan berikan makna dan partai yang ada di negeri ini miliki kemandirian dari konteks pendanaan," kata dia.

Sekretaris Jenderal PKB, Hasanuddin Wahid, juga menilai hal ini sangat baik. Ia menyebut KPK telah menyuarakan aspirasi partai yang selama ini takut ketika meminta tambahan dana dari Pemerintah.

"Ini luar bisa KPK berani menyuarakan apa yang partai enggak berani suarakan. Jadi kalau kami suarakan dikira mungkin partai ini bikin apalagi," kata dia.

Ia mengatakan, bila nantinya dana itu benar terealisasi, harus dibarengi dengan bentuk transparansi yang jelas dari parpol. Sebab, kata dia, setiap rupiah yang didapat merupakan amanah dari rakyat.

"Tetapi kami juga harus imbangi dengan satu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas parpol. Karena setiap rupiah yang dikeluarkan negara tidak boleh tidak ada pertanggungjawabannya, dan sebagainya," pungkas dia.

Besaran dana rekomendasi tahun ini yang diajukan ke pemerintah mengacu dari catatan keuangan lima partai ke KPK dan LIPI. Adapun partai-partai itu adalah Golkar, PDIP, PKB, PKS, dan Gerindra. Namun Gerindra absen dalam konferensi pers.

Laporan keuangan lima partai ini jadi acuan penentuan anggaran karena memiliki suara lebih dari 50 persen di pemilu lalu. "Kelima partai ini memiliki perolehan suara lebih dari 50 persen pada pemilu 2019," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.