Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.94.1
Ketika itu, sekitar medio Desember 2024 atau awal Januari 2025, Muzani menyambangi Megawati sebagai utusan Prabowo. Di Teuku Umar, Ketua MPR itu juga dititipi ucapan terima kasih dari Mega kepada Prabowo soal pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967.
Pencabutan ketetapan itu dianggap mengembalikan nama baik ayah Mega, Soekarno, sebab beleid tersebut terbit dengan asumsi bahwa Proklamator RI itu menjadi kroni dari PKI—yang disebut pemerintah Orde Baru menjadi dalang peristiwa Gerakan 30 September (G30S) yang menewaskan enam jenderal Angkatan Darat.
Soekarno dianggap mengeluarkan kebijakan yang secara tidak langsung menguntungkan G30S dan melindungi tokoh-tokoh di baliknya. Dalam Bab II Pasal 6 TAP tersebut, Soekarno disebut memiliki “persoalan hukum” yang mesti ditegakkan dan diserahkan pelaksanaannya kepada pejabat presiden hasil penunjukkan kala itu, Soeharto.
Selain membicarakan pencabutan TAP MPRS yang membersihkan kembali nama Soekarno, Prabowo melalui Muzani juga menyampaikan keinginannya untuk kembali mencicipi nasi goreng bikinan Megawati.
“Yang diminta Pak Prabowo kalau ketemu Ibu Megawati ya pengin dibikinin [nasgor]. Pengin makan nasi goreng bikinan Ibu Megawati,” kata Juru Bicara PDIP Guntur Romli kepada kumparan, Kamis (16/1).
Ketua DPP Gerindra Hendarsam Marantoko mengatakan, Prabowo merupakan tipe orang yang blak-blakan mengenai segala sesuatu, termasuk soal masakan. Jadi, jika menurutnya suatu masakan enak, maka akan ia katakan enak seperti saat menyantap nasgor buatan Megawati.
Konon, menurut Guntur, Megawati saat menjabat sebagai wakil presiden dan presiden (1999–2004) masih sering memasak untuk keluarganya. Tak heran masakannya disebut enak.
Pada Pilpres 2019, mereka pernah bersantap bersama nasgor bikinan Mega. Oleh sebab itu, permintaan Prabowo ke Mega untuk dimasakkan nasi goreng baru-baru ini bukan sekadar ingin makan nasgor belaka, melainkan juga ungkapan dari niatnya untuk bertemu Mega usai gelaran Pilpres 2024.
“Ini sebenarnya bahasa dan simbol politik. Memang masakan nasi goreng Bu Mega itu sesuai dengan lidah beliau (Prabowo). Enaklah,” kata Hendarsam, Jumat (17/1).
Megawati-Prabowo Saling Kirim Utusan
Pada peringatan hari ulang tahun ke-52 PDIP, Jumat (10/1), keinginan Prabowo untuk menemui Mega kembali terungkap kala seorang politikus senior PDIP Sidarto Danusubroto membisikkan pesan Prabowo ke telinga Megawati.
Putri Megawati yang juga Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, kemudian memperjelas pesan Sidarto tersebut. Puan yang duduk di samping ibunya tampak berucap—yang terbaca dari gerak bibirnya—“Presiden Prabowo mau ketemu sama Mama.”
Sidarto tak menampik bahwa dirinya menyampaikan pesan Prabowo untuk Mega. Menurut mantan ajudan Bung Karno itu, ia menjadi jembatan Mega dan Prabowo melalui orang kepercayaan Prabowo—yang namanya tak ia sebutkan.
Terkait permintaan Prabowo itu, ujar Sidarto, Megawati sudah menyanggupinya.
“Pokoknya [Megawati] mengiyakan,” kata Sidarto, memperkirakan pertemuan kedua tokoh itu bisa berlangsung satu atau dua bulan ke depan.
Sesungguhnya Mega sudah dari jauh hari berkomunikasi dengan Prabowo melalui utusan-utusannya. Hal ini ia singgung saat berpidato pada HUT PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Megawati menegaskan bahwa ia dan Prabowo tak bermusuhan meski mungkin publik beranggapan sebaliknya.
“Kalau aku perlu situ (Prabowo), ya kan enggak perlu ketemu, toh. Aku bisa kirim orang (utusan),” kata Megawati.
Jubir PDIP Guntur Romli menyatakan, sosok yang kerap menjadi utusan Megawati ke Prabowo adalah Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dan Puan Maharani, serta Sidarto Danusubroto.
Sementara di kubu Prabowo, menurut Hendarsam, utusan Prabowo ke Mega ialah Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Namun, Dasco menyebut tak terlibat dalam rencana pertemuan Prabowo-Megawati.
“Tugas banyak dan dibagi-bagi,” kata Dasco saat dikonfirmasi.
Sejak beberapa bulan sebelum Prabowo dilantik menjadi presiden, pertemuan utusan PDIP dan Gerindra telah berlangsung. Hal itu termuat dalam dua edisi Lipsus kumparan pada 7 Oktober 2024 (Prabowo Rangkul PDIP) dan 28 Oktober (Di Balik Urungnya PDIP Masuk Kabinet).
Sebelum 7 Oktober 2024 misalnya, berlangsung pertemuan confidential antara Puan Maharani, Said Abdullah, Sufmi Dasco Ahmad, dan Ahmad Muzani di ruangan privat sebuah restoran Jepang di bilangan Senayan. Mereka membicarakan kans PDIP masuk kabinet dan merencanakan pertemuan Mega-Prabowo.
Pramono Anung juga disebut menjadi perantara pesan. Ia dipercaya mengatur pertemuan Megawati dan Prabowo. Pertemuan sempat direncanakan 16 atau 17 Oktober, bertepatan dengan ulang tahun Prabowo.
Namun rencana tinggal rencana. Hingga pelantikan Prabowo pada 20 Oktober, ia dan Mega belum juga bertemu. Beberapa sumber kala itu mengatakan, Puan sempat membujuk ibunya bertemu Prabowo pada 17 Oktober malam di Teuku Umar. Namun ketika itu ia belum berhasil meluluhkan hati sang ibu.
Sumber kumparan di internal partai banteng waktu itu menyebut, pertemuan Prabowo-Mega bukannya batal, melainkan ditunda, sebab Mega masih tidak fit sejak lawatannya ke Rusia dan Uzbekistan.
Di kemudian hari, terungkap bahwa pada 17 Oktober, Ahmad Basarah menyampaikan pesan Megawati kepada Prabowo melalui Ahmad Muzani di ruang kerja Muzani di Gedung Nusantara III Kompleks MPR/DPR. Isi pesan itu: Megawati bersedia bertemu Prabowo, tetapi usai Prabowo menyusun kabinet dan melantik para menterinya.
“Hal itu memberikan pesan kuat bahwa jika Bu Mega dan Pak Prabowo suatu saat bertemu langsung, itu tidak ada kaitannya dengan urusan kursi kabinet,” ujar Basarah melalui keterangannya, Rabu (15/1).
Pertemuan Menanti Tensi Politik Turun
Wacana pertemuan Mega-Prabowo usai pilpres lantas menguap, namun kembali muncul ketika Megawati di HUT PDIP memberi kode sudah ada yang meminta “nasi goreng” kepada dirinya. Setelahnya, PDIP maupun Gerindra membenarkan bahwa Prabowo sudah rindu dengan nasgor Mega.
“Ada yang ngomong, ‘Bu, ada yang sudah minta nasi goreng.’ Oh minta nasi goreng? Aku aja [lagi] mumet banyak anak-anakku (kader PDIP) yang enggak jadi (kalah di pileg),” ujar Megawati.
Guntur Romli menjelaskan, sedianya Prabowo menjadi tamu undangan pada HUT PDIP 10 Januari. Namun, format acara yang semula besar-besaran berubah menjadi kecil-kecilan, hanya untuk internal partai. Walhasil PDIP tak mengundang tokoh-tokoh parpol lain dalam HUT itu, termasuk Prabowo.
Megawati sebetulnya sudah lama ingin menggelar pertemuan dengan Prabowo. Salah satu momentumnya saat Ahmad Basarah melaporkan hasil pertemuan sepuluh pimpinan MPR 2019–2024 dengan Prabowo pada 30 September 2024. Inti pertemuan itu yakni menyampaikan surat tindak lanjut pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 dan pemulihan nama Bung Karno.
Kala itu, menurut Basarah, Prabowo mengatakan hal-hal yang menyangkut hak-hak Bung Karno akan ia kerjakan saat menjabat sebagai presiden. Prabowo juga menegaskan bahwa ia pengagum Bung Karno. Ketika itu ia menunjuk dinding di belakang meja kerjanya yang dipasangi lukisan besar Soekarno tengah menunggang kuda.
“Seluruh hasil pertemuan saya dan pimpinan MPR lain dengan Pak Prabowo tersebut kemudian saya laporkan kepada Bu Mega. Sejak saat itulah sebenarnya Bu Mega sudah ingin bertemu langsung dengan Prabowo,” terang Basarah.
Namun rencana pertemuan itu baru diseriusi belakangan lantaran Mega disebut tak ingin dianggap punya tujuan pragmatis, misalnya demi PDIP masuk pemerintahan atau demi jatah kursi di kabinet, atau bahkan terkait kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang kini jadi tersangka KPK.
“Kita harus menjaga nama baik Ibu Megawati. Kalau pertemuan itu misalnya waktu itu (jelang pelantikan Prabowo), kami sudah dituduh mau minta jatah menteri… dispekulasikan macam-macam,” ujar Guntur.
Alasan lain Mega urung bertemu Prabowo akhir tahun lalu ialah lantaran Megawati menjaga suasana kebatinan kader-kader PDIP yang sedang banyak menelan kekalahan di pilpres dan pilkada.
Megawati, menurut Guntur, juga mencoba menjaga perasaan 16% konstituen pemilih Ganjar-Mahfud dan menghormati amanat Rakernas V PDIP Mei 2024 yang merekomendasikan PDIP untuk menjadi kekuatan penyeimbang demi menjaga checks and balances dalam pemerintahan.
“Bagaimana kalau kita, ketika sudah berkompetisi serius dan tegang, terus tiba-tiba elitenya haha-hehe ketemu, ketawa-ketawa seakan tidak terjadi apa-apa? Sementara di lapisan bawah belum selesai [suasana kompetisinya],” papar Guntur.
Ketua DPP Gerindra Hendarsam tak menampik pertemuan Megawati-Prabowo batal digelar Oktober 2024 karena Mega belum ingin bertemu. Ia mafhum karena tensi politik pasca-pilpres ketika itu masih tinggi.
“Belum lagi ada beberapa sengketa tentang masalah hukum dan masalah politik yang mungkin masih belum bisa diterima oleh teman-teman PDIP,” ujarnya.
Namun kini, menurutnya, tensi politik sudah berbeda, terutama sejak kabinet Prabowo terbentuk.
Target Bertemu Sebelum Kongres PDIP
Kini PDIP sudah memasang lampu hijau pertemuan Megawati dan Prabowo. Guntur secara pribadi ingin agar pertemuan dilaksanakan secepatnya. Namun, PDIP masih menyusun rencana soal waktu dan lokasi pertemuan Mega-Prabowo. Hal ini diamini Hendarsam dari Gerindra.
Guntur menyebut, boleh jadi nasi goreng benar-benar akan masuk jadi menu santap bersama Mega-Prabowo. Sementara Hendarsam mengatakan, pertemuan bisa saja berlangsung di Teuku Umar (kediaman Megawati), Menteng (Kantor DPP PDIP), atau Kertanegara (kediaman Prabowo).
“Tergantung nanti. Bu Mega kan juga belum pernah ke Kertanegara, jadi bisa kunjungan balasan. Tapi itu tergantung Ibu Mega. Namanya [seperti] kakak-adik; adik (Prabowo) ikut apa kata kakak (Megawati),” ujar Hendarsam yang juga Ketua Umum komunitas pendukung Prabowo, Lingkar Nusantara (LISAN).
Yang pasti, PDIP ingin pertemuan Mega-Prabowo berlangsung sebelum Kongres VI PDIP pada April atau Mei mendatang karena Prabowo bakal diundang dalam kongres tersebut.
Menurut Guntur, pertemuan dengan Prabowo sebelum Kongres tak akan mengubah posisi PDIP yang kini berada di luar pemerintahan. Pertemuan itu dirancang sebagai ajang komunikasi dan silaturahmi.
“Jangan terlalu banyak berharap pada hal-hal yang berkaitan dengan politik praktis [di pertemuan itu],” tegas Guntur.
Menurutnya, Megawati memegang teguh niat untuk menjaga suara kelompok sipil, aktivis prodemokrasi, dan akademisi yang menginginkan PDIP menjadi kekuatan penyeimbang.
Walau begitu, sikap PDIP di luar pemerintahan Prabowo tak akan sama seperti dulu saat PDIP juga di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Musababnya, Megawati dan Prabowo memiliki latar belakang historis karena pernah bermitra di Pilpres 2009.
Prabowo Butuh PDIP di Dalam atau di Luar Kabinet
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai Prabowo membutuhkan PDIP meski partai itu berada di luar pemerintahan. Ini demi memastikan kekuatan pemerintah di dalam dan di luar terhubung sehingga meminimalisir gangguan terhadap stabilitas nasional dan roda pemerintahan.
Sementara soal kemungkinan PDIP masuk ke pemerintahan Prabowo, Agung melihat peluangnya kecil karena PDIP kemungkinan akan mempertimbangkan dan mengutamakan konstituen mereka. Jika PDIP gabung ke kabinet, itu justru mengancam dukungan konstituen kepada mereka pada pemilu selanjutnya, dan hal ini buruk bila PDIP berniat untuk mengusung capres di 2029.
Menurut hitung-hitungan Agung, PDIP—yang memiliki modal 16% suara pada 2024 (jumlah pemilih Ganjar-Mahfud)—bisa mendapat tambahan suara dari pendukung Anies Baswedan jika Anies tak mendirikan parpol dan tak nyapres di Pilpres 2029.
PDIP juga dianggap punya keuntungan dibanding parpol KIM Plus yang bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Jika kinerja Prabowo dianggap publik tak terlalu memuaskan, maka keuntungan sudah pasti bakal diraup PDIP di Pemilu 2029.
Agung yakin, pertemuan Mega-Prabowo nantinya akan lebih bertujuan untuk menormalisasi hubungan kedua tokoh sehingga komunikasi keduanya di masa depan bisa lebih cair dan mudah.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya berpendapat, bukan tak mungkin PDIP masuk kabinet usai pertemuan Mega-Prabowo. Bila ini terjadi, otomatis seluruh parpol berada di dalam pemerintahan. Namun, menurut Yunarto, hal ini akan berisiko bagi Prabowo.
Pertama, potensi konflik di internal kabinet sangat besar, apalagi di dua tahun terakhir pemerintahan atau menjelang pemilu. Kedua, kabinet Prabowo akan berjalan dengan tidak profesional.
“Kabinetnya berisikan orang yang loyalitasnya ke dua hal: satu kepada partai, dan satu kepada dirinya (Prabowo). Beban kabinet akan bertambah karena conflict of interest lebih mungkin terjadi pada menteri asal parpol,” kata Yunarto.
Lantaran mengakomodasi banyak parpol di kabinet itu pula Prabowo mesti menggemukkan nomenklatur kabinetnya dari 34 orang pada era Jokowi menjadi 109 orang kini.
Dus, Agung dan Yunarto sependapat bahwa bila pertemuan Mega-Prabowo berakhir dengan keputusan PDIP masuk kabinet, hal itu bakal menjadi kabar buruk bagi demokrasi Indonesia karena artinya tidak ada satu saja parpol penyeimbang di negeri ini.
“Mega-Prabowo bertemu atau tidak, nalar publik sipil mesti bergerak mandiri dan survive. Supaya kita enggak dikorbankan lagi lewat kebijakan yang tidak populer, kurang rasional, dan tidak jelas juntrungannya,” ujar Agung.
Lantas benarkah mencairnya hubungan Prabowo-Megawati juga berpengaruh terhadap kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto?
