Militer Myanmar Ancam Tuntut Media Asing Jika Masih Pakai Istilah Junta

1 Juli 2021 3:46 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Min Aung Hlaing. Foto: http://www.sycbyouth.org
zoom-in-whitePerbesar
Min Aung Hlaing. Foto: http://www.sycbyouth.org
ADVERTISEMENT
Pimpinan militer Myanmar mengancam akan menuntut pihak atau kantor berita asing yang menyebut mereka sebagai junta militer dan mendeskripsikan pengambilalihan kekuasaan pada Februari lalu sebagai kudeta.
ADVERTISEMENT
Junta adalah kelompok militer atau politik yang menguasai atau memerintah suatu negara usai mengambil alih kekuasaan secara paksa.
Dikutip dari Reuters, banyak kantor berita asing yang memang menggunakan istilah junta militer dan "kudeta" untuk merujuk Militer beserta tindak-tanduknya di tengah krisis Myanmar yang sudah berlangsung sejak 1 Februari 2021.
Kementerian Informasi Myanmar—yang berada di bawah kendali Militer—merilis peringatan tersebut pada surat kabar lokal Global New Light of Myanmar.
“Sejumlah kantor berita asing telah diperingatkan untuk tidak melanjutkan penggunaan istilah dewan militer/junta militer/junta untuk merujuk Pemerintahan Myanmar ke depannya, dan untuk tidak mengutip serta membesar-besarkan kabar bohong,” demikian kutipan dari keterangan mereka.
“Tindakan akan diambil berdasarkan hukum yang berlaku jika mereka menerapkan penggunaan istilah yang salah, mengutip dan membesar-besarkan kabar bohong, dan menyebarkan informasi yang tidak benar,” lanjutnya.
Pengunjuk rasa anti-kudeta berdiri di belakang barisan perisai darurat yang ditandai dengan penghormatan tiga jari saat berdemonstrasi di Yangon, Myanmar, Selasa (9/3). Foto: AP Photo
Pemerintahan di bawah Jenderal Min Aung Hlaing terus menekankan bahwa mereka mengambil alih kekuasaan sesuai dengan konstitusi.
ADVERTISEMENT
Militer bersikeras bahwa Pemilu yang memenangkan Partai pimpinan Aung San Suu Kyi pada November 2020 dipenuhi dengan kecurangan.
Tetapi, tuduhan tersebut dibantah oleh komisi pemilihan umum Myanmar dan pihak pengawas internasional.
Negara Barat mengecam keras pengambilalihan kuasa tersebut dan merujuknya sebagai kudeta. Sanksi terbatas juga dijatuhkan oleh Barat kepada para pimpinan militer Myanmar.
Panglima Junta Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten (24/4/2021). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat/ho ANTARA FOTO
Militer Myanmar dikritik habis-habisan oleh kelompok kebebasan pers akibat menahan para jurnalis, mencabut izin operasional kantor berita independen, serta membatasi akses internet.
Jenderal Min Aung Hlaing sebelumnya menyebut media sebagai hal krusial untuk kebebasan berpendapat dan demokrasi, tetapi di saat yang sama juga mendesak media lokal untuk mencegah infiltrasi ide-ide atau pemikiran asing.
Sejumlah jurnalis termasuk ke dalam tahanan-tahanan yang dibebaskan oleh junta pada Rabu (30/6).
ADVERTISEMENT