Militer Myanmar Disebut Pakai Senjata Perang untuk Hadapi Demonstran

Tentara Myanmar. Foto: RETUERS/Soe Zeya Tun

Militer Myanmar diduga menggunakan senjata perang yang mematikan untuk menghadapi demonstran antikudeta.

Mengutip Reuters, kabar tersebut diungkapkan oleh Amnesty internasional pada Kamis (11/3). Mereka telah memverifikasi lebih dari 50 video yang berisi tindakan keras dari militer Myanmar.

Amnesty juga menyebutkan tentara Myanmar telah menggunakan senjata perang untuk membunuh para pengunjuk rasa. Menurut Amnesty, senjata yang dipakai juga termasuk sniper dan senapan mesin ringan, serta senapan serbu dan senapan submesin.

“Ini bukanlah tindakan yang berlandaskan kewalahan. Aparat telah membuat keputusan yang buruk. Ini adalah komandan yang tidak menyesal telah terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, mengerahkan pasukan dan metode pembunuhan di tempat terbuka” ucap Joanne Mariner, Direktur Respons Krisis Amnesty Internasional.

Pengunjuk rasa anti-kudeta berdiri di belakang barisan perisai darurat saat berdemonstrasi di Yangon, Myanmar, Selasa (9/3). Foto: AP Photo

Hal ini membuat mereka menyerukan penghentian pembunuhan dan pembebasan para tahanan pengunjuk rasa. Berdasarkan data Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sejauh ini hampir 2.000 orang ditahan oleh militer Myanmar sejak kudeta terjadi.

Sementara, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengkonfirmasi setidaknya terdapat 60 orang tewas akibat kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam membubarkan protes. PBB juga menyebutkan kejadian mematikan tersebut sama dengan eksekusi di luar hukum.

Myanmar hingga kini masih mengalami krisis sejak kudeta pemerintahan sipil yang dilakukan militer pada 1 Februari lalu. Kudeta ini mengundang perhatian internasional dan mengakibatkan protes antikudeta di berbagai wilayah Myanmar.

Para pengunjuk rasa berlarian selama demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, Rabu (3/3). Foto: STR/AFP

Polisi berlari ke arah pengunjuk rasa untuk membubarkan demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, Rabu (3/3). Foto: STR/AFP