MK Akan Bacakan Putusan 40 Gugatan Pilkada 2024 Hari Ini: Banjarbaru-Jayapura

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (tengah) didampingi para hakim konstitusi memimpin sidang pleno khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2024 dan Pembukaan Masa Sidang 2025 Mahkamah Konstitusi di ruang sidang Gedung MK, Jakarta, Kamis (2/1/2025). Foto: ANTARA FOTO/Fauzan

Mahkamah Konstitusi (MK) bakal membacakan putusan untuk 40 gugatan sengketa Pilkada 2024, hari ini, Senin (24/2). Sidang pengucapan putusan tersebut berlangsung mulai pukul 08.00 WIB.

Sidang tersebut akan dipimpin langsung oleh Ketua MK Suhartoyo dan diikuti oleh delapan Hakim Konstitusi lainnya, yakni Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Guntur Hamzah, Anwar Usman, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Daniel Yusmic.

"Sidang pengucapan putusan untuk 40 perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tahun 2024, yang telah dilanjutkan ke tahap pembuktian, akan digelar oleh Mahkamah Konstitusi pada Senin, 24 Februari 2025," ujar Kepala Biro Humas dan Protokol MK Pan Mohamad Faiz dalam keterangannya, dikutip Senin (24/2).

Adapun 40 perkara tersebut merupakan gugatan yang berlanjut ke sidang pembuktian. Salah satu gugatan yang akan diputuskan oleh MK adalah sengketa Pilkada Banjarbaru 2024, yang diajukan oleh Koordinator Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan Muhamad Arifin selaku Pemohon.

Sebanyak 40 perkara yang akan diputuskan oleh MK tersebut terdiri dari 3 gugatan sengketa Pemilihan Gubernur (Pilgub), 3 gugatan sengketa Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot), dan 34 gugatan sengketa Pemilihan Bupati (Pilbup).

Suasana sidang pengucapan putusan sela (dismissal) sengketa Pilkada 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

Sebelumnya, dalam sengketa Pilkada 2024, terdapat sebanyak 310 perkara yang disidangkan oleh MK. Sidang perdana untuk seluruh perkara tersebut telah berlangsung sejak 8 Januari 2025 lalu.

Sebanyak 310 perkara itu kemudian disidangkan dengan mekanisme tiga panel, dengan masing-masing panel terdiri dari tiga orang Hakim Konstitusi. Seluruh perkara itu dibagi secara proporsional dengan turut memperhatikan asal daerah dari Hakim Konstitusi.

Setelah mendengarkan pembacaan pokok permohonan, MK memberikan kesempatan kepada KPU masing-masing daerah selaku Termohon, pasangan calon pemenang Pilkada 2024 selaku Pihak Terkait, dan keterangan dari Bawaslu.

Kemudian, MK membacakan putusan dismissal untuk 310 perkara tersebut. Adapun putusan dismissal yakni untuk menentukan apakah perkara sengketa Pilkada layak dilanjutkan ke persidangan pembuktian atau dihentikan.

Dari total 310 perkara tersebut, MK memutuskan hanya sebanyak 40 perkara yang berlanjut ke agenda sidang pembuktian.

Sidang pembuktian untuk 40 perkara tersebut kemudian digelar sejak Jumat (7/2) hingga berakhir pada Senin (17/2). Usai sidang pembuktian, sembilan Hakim Konstitusi langsung menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk menentukan putusan terhadap 40 gugatan Pilkada 2024.

Berikut daftar perkara yang akan diputuskan oleh MK: