MK Bacakan Putusan 40 Sengketa Pilkada pada 24 Februari 2025

Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Shutterstock

Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan perkara sengketa Pilkada 2024 pada Senin, 24 Februari 2025 mendatang. Putusan ini untuk menentukan nasib 40 perkara sengketa Pilkada 2024 yang lanjut ke agenda pembuktian.

"Mahkamah akan mengagendakan untuk pengucapan putusan perkara ini diperkirakan tanggal 24 Februari 2025, hanya jamnya yang belum bisa dipastikan. Nanti kepastiannya menunggu pemberitahuan atau panggilan sidang," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang perkara sengketa Pilkada 2024, di Ruang Sidang Panel I, Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/2).

Usai sidang pembuktian untuk seluruh perkara nantinya rampung, sembilan Hakim Konstitusi bakal langsung menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk menentukan putusan terhadap 40 gugatan Pilkada 2024.

Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo (tengah) bersama delapan hakim konstitusi memimpin sidang putusan dismissal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (21/5/2024) Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Dalam panel terpisah, Wakil Ketua MK Saldi Isra juga mewanti-wanti para pihak untuk menyerahkan keputusan kepada Hakim Konstitusi. Saldi juga mengingatkan agar para pihak tetap menjaga muruah Hakim Konstitusi.

"Perlu kita ingatkan kepada kita semua, untuk memberikan kesempatan kepada mahkamah memutus secara adil, ini perlu diingatkan agar baik Pemohon, Pihak Terkait, tidak melakukan apa pun yang nanti bisa merusak citra kita bersama," kata Saldi di Ruang Sidang Panel II, Gedung MK, Jakarta.

"Citra MK rusak, hakim rusak, lawyer juga rusak, dengan mengatakan, 'oh saya ini bisa menghubungi, saya kenal dengan hakim itu', dan segala macam. Tolong itu dihindari, kita bersama-sama berkepentingan menjaga profesi masing-masing," jelas Saldi.

Saldi juga menekankan bahwa semua pihak yang berperkara dalam gugatan sengketa Pilkada 2024 mesti menerima konsekuensi dalam kontestasi yang diikuti.

"Ini konsekuensi logis aja, kalau ada kontestasi politik, ada dua paslon, satunya pasti kalah, enggak mungkin dua-duanya menang," ucap Saldi.

"Kalau ada tiga [paslon], duanya [paslon] pasti kalah. Kalau ada empat, tiganya pasti kalah. Menang, kan, cuma satu," sambungnya.

Lebih lanjut, Saldi kembali menegaskan kepada para pihak bahwa MK dipastikan akan memutus perkara sengketa Pilkada 2024 tersebut secara adil.

"Kami tentu Hakim yang dipercaya untuk menyelesaikan ini, akan memutus seadil-adilnya sesuai dengan apa yang dikemukakan tadi," pungkas Saldi.

Adapun dalam sengketa Pilkada 2024, terdapat sebanyak 310 perkara yang disidangkan oleh MK. Sidang perdana untuk seluruh perkara tersebut telah berlangsung sejak 8 Januari 2025 lalu.

Sebanyak 310 perkara itu disidangkan dengan mekanisme tiga panel, dengan masing-masing panel terdiri dari tiga orang Hakim Konstitusi. Seluruh perkara itu dibagi secara proporsional dengan turut memperhatikan asal daerah dari Hakim Konstitusi.

Setelah mendengarkan pembacaan pokok permohonan, MK kemudian memberikan kesempatan kepada KPU masing-masing daerah selaku Termohon, pasangan calon pemenang Pilkada 2024 selaku Pihak Terkait, dan keterangan dari Bawaslu.

Kemudian, MK membacakan putusan dismissal untuk 310 perkara tersebut. Adapun putusan dismissal yakni untuk menentukan apakah perkara sengketa Pilkada layak dilanjutkan ke persidangan pembuktian atau dihentikan.

Dari total 310 perkara tersebut, MK memutuskan hanya sebanyak 40 perkara yang berlanjut ke agenda sidang pembuktian.

Sidang pembuktian untuk 40 perkara tersebut kemudian digelar sejak Jumat (7/2) lalu hingga berakhir pada Senin (17/2) besok.

Berikut daftar perkara yang lanjut ke tahap pembuktian: