Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.98.2
MK Perbaiki Keputusan KPUD: Salah Tulis Hari Penetapan Hasil Pilbup Jayapura
24 Februari 2025 11:05 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
ADVERTISEMENT
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan pasangan calon Jan Jap Ormuseray-Asrin Rante Tasak dalam sengketa hasil Pilbup Jayapura 2024.
ADVERTISEMENT
Jan-Asrin yang merupakan paslon nomor urut 3 itu menggugat KPU Jayapura terkait sejumlah dugaan pelanggaran dalam Pilbup Jayapura.
"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK, Suhartoyo, membacakan amar putusan, Senin (24/2).
Suhartoyo memerintahkan KPU Jayapura agar memperbaiki diktum ketiga dalam Keputusan KPU Jayapura Nomor 227 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan KPU Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024.
Ia melanjutkan, KPU Jayapura diminta mengubah diktum ketiga keputusan tersebut menjadi:
"Ketiga: Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke satu dan diktum kedua ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal 9 bulan Desember tahun 2024 pukul 23.43 WIT."
ADVERTISEMENT
"Menolak permohonan untuk selain dan selebihnya," ujar Suhartoyo.
Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan, berdasarkan fakta dalam persidangan didapatkan bahwa penetapan perolehan hasil suara dalam Pilbup Jayapura 2024 dilakukan pada Senin, 9 Desember 2024.
Namun, terdapat kekeliruan dari KPU Jayapura terkait penulisan hari dalam keputusan yang dikeluarkannya. Di mana, tertulis dalam keputusan, yakni Selasa, 9 Desember 2024.
"Terlebih lagi meskipun Termohon mengakui adanya kekeliruan, namun Termohon tidak segera menerbitkan keputusan yang memperbaiki kekeliruan penulisan waktu penetapan tersebut," ujar Enny.
"Hal mana menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dan keragu-raguan bagi Mahkamah dalam memutus tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon," tambah dia.