MK: UU Pemilu, UU Ciptaker, hingga UU KPK Paling Banyak Diuji di Tahun 2021

10 Februari 2022 12:31
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sidang Uji Materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (8/1/2020). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Sidang Uji Materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (8/1/2020). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
Mahkamah Konstitusi (MK) menyidangkan 121 perkara Pengujian Undang-Undang selama kurun tahun 2021. UU Pemilu dan UU Cipta Kerja menjadi yang paling sering diuji.
ADVERTISEMENT
Ketua MK, Anwar Usman, menyatakan ada total 48 UU yang dimohonkan pengujian selama kurun 2021. Ada 5 UU yang paling sering diuji.
"Berkenaan dengan jumlah Undang-undang yang diuji, berdasarkan perkara yang diregistrasi pada tahun 2021, sebanyak 48 Undang-Undang, dimohonkan pengujian. Dari jumlah tersebut, 5 Undang-undang paling sering dimohonkan pengujian," ujar Anwar dalam Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Mahkamah Konstitusi Tahun 2021, Kamis (10/2).
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam sidang pleno khusus penyampaian laporan Mahkamah Konstitusi Tahun 2021, Kamis (10/2/2022). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam sidang pleno khusus penyampaian laporan Mahkamah Konstitusi Tahun 2021, Kamis (10/2/2022). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden
UU Pemilu dan UU Cipta Kerja digugat masing-masing 9 kali ke MK. Menyusul kemudian KUHP hingga UU baru KPK. Berikut daftarnya:
  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja, diuji masing-masing sebanyak 9 (sembilan) kali;
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diuji 4 (empat) kali
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, masing-masing diuji sebanyak 3 (tiga) kali.
ADVERTISEMENT
Meski demikian, Anwar Usman tidak mendetailkan hasil putusan dari pengujian UU tersebut.
Ia hanya menyebut bahwa dari 121 perkara PUU itu, MK telah memutus sebanyak 99 perkara. Sementara 22 perkara sisanya masih dalam pemeriksaan.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
"Dengan jumlah ini, artinya MK telah menyelesaikan sejumlah 81,82% dari keseluruhan perkara di tahun 2021, dan 22 perkara, atau setara dengan 18,18%, masih dalam proses pemeriksaan," ungkap Anwar Usman.
Gabungan aliansi buruh menggelar aksi unjuk rasa tolak Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Kamis (8/10). Foto: Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Gabungan aliansi buruh menggelar aksi unjuk rasa tolak Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Kamis (8/10). Foto: Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO
Terkait pengujian UU Cipta Kerja, MK mencatat sejarah. Untuk pertama kalinya, MK mengabulkan gugatan uji formil.
Dalam putusan pada November 2021, MK memeriksa terkait formal penyusunan UU Ciptaker Omnibus Law ini. Hasilnya, ada sejumlah hal menjadi temuan.
MK menilai penyusunan Omnibus Law ini bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Mulai dari adanya perubahan penulisan di dalam sejumlah pasal dalam UU yang diubah hingga kesalahan pengutipan.
ADVERTISEMENT
Lantaran pembentukan UU ini tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang, MK menilainya cacat formil.
Atas dasar hal tersebut, MK memerintahkan adanya perbaikan dalam UU Ciptaker Omnibus Law dalam waktu 2 tahun. Bila tidak dilakukan, maka akan dinyatakan inkonstitusional.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020