MKD Diminta Segera Tindak 2 Anggota Dewan dan 58 Karyawan DPR yang Main Judol

Ilustrasi judi online. Foto: Syawal Darisman/kumparan

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) DPR segera menindaklanjuti laporan Satgas judi online yang melaporkan adanya 2 anggota dewan dan 58 karyawan di lingkungan DPR yang bermain judol. Laporan Satgas sudah diterima MKD beberapa waktu lalu.

Didik juga menyebut, tindak lanjut terhadap pelaku judi online harus dilakukan dengan tegas. Menurutnya, apa pun status dari pelaku tidak lantas membuatnya mendapat privilege pada penanganan judi online.

“Tidak ada toleransi dan alasan apa pun kelembagaan DPR terpapar judol, harus clear dan clean. Untuk itu DPR harus segera tanggap dengan cepat untuk melakukan pembersihan dan pencegahan serangan judol melalui oknum-oknum anggotanya,” kata Didik dalam keterangannya, Selasa (9/7).

“Jaga kebijakan dan produk politik DPR dari serangan judol melalui oknum-oknumnya,” tambah dia.

Didik mengatakan, kondisi judi online sudah cukup darurat. Ia pun berharap momen ini dapat dijadikan evaluasi dan pembenahan yang terukur di kelembagaan DPR.

“Jaga, junjung tinggi dan hormati trust publik selama ini. Jika rakyat tidak lagi menaruh kepercayaan terhadap DPR maka bukan hanya legitimasi yang menjadi problem, tapi juga bisa berpotensi menjadi persoalan besar dalam sistem ketatanegaraan kita,” ungkap Didik.

Anggota Komisi III Didik Mukrianto. Foto: DPR RI

Politikus Demokrat itu juga berharap proses penanganan judi online di lingkungan DPR dapat segera diselesaikan secara baik dan transparan. DPR pun diminta untuk tetap fokus pada tugas dan fungsi kedewanan tanpa terpengaruh kasus ini.

“Mari kita bersama-sama menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga DPR RI,” tutur anggota dewan yang juga bertugas di Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.

Didik pun berharap citra DPR akan terus tetap terjaga di tengah terpaan isu judi online ini. Ia mengatakan anggota DPR yang diduga terkena pengaruh judi online hanya segelintir orang, dan anggota yang betul-betul bekerja dengan baik untuk rakyat jumlahnya lebih banyak.

"Kami akan terus bekerja keras untuk membuktikan bahwa DPR RI tetap merupakan lembaga yang kredibel dan dapat diandalkan oleh masyarakat," ujar Didik.

Di sisi lain, anggota Komisi DPR yang membidangi hukum ini pun meminta pemerintah untuk lebih serius dalam memberantas judi online. Didik mengatakan dibutuhkan komitmen yang tinggi dan kekonsistenan dari Pemerintah serta penegak hukum dalam penanganan judol.

“Bukan hanya political will, tapi dibutuhkan action will yang lebih nyata. Saatnya pemerintah menggunakan extra-effortnya untuk melakukan pemberantasan judi online,” sebutnya.

Menurutnya, pemberantasan judi online harus diselesaikan dengan prioritas di tingkat hulu. Didik pun menantikan terobosan besar dalam pemberantasan judi online, terutama dari sisi penegakan hukum.

“Tangkap dan tindak tegas para bandar, beking, dan influencer judi online!” ujar dia.

“Pemerintah melalui kewenangannya harus cepat dan tegas untuk menutup semua situs serta akses digital yang menjadi akses judol secara tegas, masif dan berkelanjutan,” pungkas Didik.