Modi Reformasi Ujian India usai Menteri Pendidikan Mundur Akibat 'Demo Kecoa'

Perdana Menteri India Narendra Modi menyiapkan reformasi sistem ujian nasional setelah Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mengundurkan diri usai gelombang demonstrasi yang dipimpin mahasiswa dan anak muda terkait kebocoran soal ujian.
Pengunduran diri Pradhan diumumkan pada Jumat (25/7), menyusul protes nasional yang dipimpin kelompok mahasiswa Cockroach Janta Party (CJP) atau lebih dikenal dengan demo kecoa.
Reuters menyebut aksi tersebut sebagai salah satu tantangan politik terbesar yang dihadapi Modi sejak berkuasa.
Dalam surat pengunduran dirinya, Pradhan mengatakan keputusan itu diambil agar situasi tidak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu.
"Dengan mempertimbangkan situasi yang terjadi di Jantar Mantar dan di seluruh negeri, agar pihak-pihak anti-nasional tidak memanfaatkan keadaan ini, saya telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Perdana Menteri," jelasnya.
Protes Dipimpin Gen Z
Aksi dipicu dugaan kebocoran soal ujian masuk fakultas kedokteran NEET-UG 2026, yang diikuti lebih dari dua juta peserta.
AFP melaporkan demonstrasi tersebut dipimpin kelompok CJP dan diikuti puluhan ribu peserta, mayoritas mahasiswa dan anak muda yang melabeli diri mereka sebagai generasi Z (Gen Z).
Juru bicara CJP, Ashutosh Ranka, menegaskan demonstrasi akan kembali digelar apabila pemerintah tidak membebaskan seluruh peserta aksi yang ditahan.
"Jika pemerintah tidak menghormati kesepakatan dan membebaskan seluruh peserta aksi yang ditahan maupun ditangkap, kami terpaksa akan melanjutkan demonstrasi," ujar Ranka, dikutip AFP.
Modi Bentuk Tim Reformasi Sistem Ujian
Sebagai respons atas krisis tersebut, Modi membentuk panel independen untuk mengevaluasi sistem ujian nasional pada Minggu (26/7).
Menurut Reuters, panel itu dipimpin pendiri Infosys Nandan Nilekani dan bertugas merancang sistem ujian yang lebih transparan serta memperkuat pengawasan terhadap potensi kebocoran soal maupun praktik kecurangan.
Pemerintah India pada Senin (27/7) juga mengajukan rancangan undang-undang baru yang memperberat hukuman terhadap pelaku kebocoran soal ujian.
